TKN Nilai BW Salah Kaprah Soal Putusan MA Terkait BUMN

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kedua kanan) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj).

Arah -  Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Inas Zubir menilai Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), salah kaprah soal putusan Mahkamah Agung terkait BUMN.

Sebelumnya beredar video penjelasan dari Bambang Widjojanto tentang alasannya menggugat kedudukan Mar'ruf Amin yang dianggap melanggar ketentuan UU No. 07/2017 tentang Pemilu. Bambang berkeyakinan putusan MA telah menetapkan anak perusahaan BUMN sebagai BUMN juga, sehingga capres dan cawapres wajib mundur dari BUMN.

"Pak Bambang salah kaprah dengan putusan MA," ujar Inas dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Menurut Inas, keputusan MA No. 21/2017 halaman 41 tidak seperti yang dikatakan Bambang.

Putusan MA tersebut menyebutkan “Bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN.”

Inas menegaskan putusan MA tersebut sudah sangat jelas, bahwa penyertaan modal negara atau saham negara di BUMN kepada BUMN lainnya atau PT, tetap menjadi BUMN.

"Contohnya adalah PGN ketika saham negara sebesar 56,9 persen dialihkan kepada Pertamina sebagai penyertaan modal negara (PMN non cash) ke Pertamina, sehingga berdasarkan putusan MA ini maka PGN tetap sebagai BUMN," kata Inas.

Baca Juga: KPK Panggil Rektor UIN Sebagai Saksi untuk Tersangka Rommy
MK Tegaskan Tak Ada Ancaman terhadap Hakim Konstitusi

Dia menjelaskan hal itu berbeda dengan PT Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah di mana negara tidak melakukan penyertaan modal di sana.

"Pemerintah juga tidak pernah menyerahkan sahamnya di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk kepada Bank Syariah Mandiri. Demikian juga PT Bank BNI Syariah," ujar Ketua Komisi VI DPR RI yang salah satu mitra kerjanya adalah BUMN.(ant)

Berita Terkait

Sambangi MK, TKN Konsultasi Menjadi Pihak Terkait Sambangi MK, TKN Konsultasi Menjadi Pihak Terkait
TKN Nilai Kubu Prabowo Tak Bisa Ajukan Perbaikan Gugatan ke MK TKN Nilai Kubu Prabowo Tak Bisa Ajukan Perbaikan Gugatan ke MK
BPN: Prabowo-Sandi Tak Hadiri Sidang Perdana di MK BPN: Prabowo-Sandi Tak Hadiri Sidang Perdana di MK

#tkn #bpn #sengketa pemilu #pilpres 2019 #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar