ICW: Tak Ada Kewajiban Pimpinan KPK Mesti dari Penegak Hukum

Presien Joko Widodo menemui sembilan orang anggota panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/6)

Arah - Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan panitia seleksi calon pimpinan (pansel) KPK tidak punya kewajiban memilih kandidat berasal dari salah satu institusi penegak hukum tertentu baik dari Polri maupun Kejaksaan Agung.

"Tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan manapun yang menyebutkan pimpinan KPK mesti berasal dari instansi penegak hukum tertentu. Isu ini rasanya selalu mengemuka tiap kali komisioner lembaga anti rasuah itu akan berganti," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam pernyatan tertulis, Minggu.

Saat ini sembilan anggota pansel KPK sedang mencari capim KPK periode 2019-2023. Pendaftaran telah dibuka sejak 17 Juni-4 Juli 2019. Hingga Jumat (21/6/2019), sudah ada 22 orang yang berasal dari latar belakang advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen dan lainnya yang mengirimkan aplikasi lamaran untuk menjadi capim KPK.

"Hal Ini harus direspon dengan serius, karena bagaimanapun rekam jejak para penegak hukum juga tidak terlalu baik di mata publik dalam konteks pemberantasan korupsi," kata Kurnia.

Menurut Kurnia, Lembaga Survei Indonesia pada akhir 2018 merilis data lembaga yang paling berpotensi melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi adalah Kepolisian. Selain itu untuk Kejaksaan berada di urutan bawah dalam hal tingkat kepercayaan publik.

"Maka dari itu seharusnya Kapolri serta Jaksa Agung menjadikan hal ini sebagai prioritas, bukan justru berbondong-bondong mengirimkan wakil terbaiknya untuk menjadi pimpinan KPK," kata Kurnia.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingatkan Dampak Perang Dagang AS-Cina
Tak Hanya Zonasi, Ini 3 Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru 2019

Kurnia juga menegaskan agar setiap orang yang mendaftar sebagai pimpinan KPK harus mundur dari institusinya terdahulu.

"Ini penting, mengingat Pasal 3 UU KPK telah secara gamblang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini sekaligus menghindari potensi loyalitas ganda ketika memimpin lembaga anti korupsi itu," tandasnya.

Berita Terkait

Kapolri Sebut Ada 8 Perwira Tinggi Akan Daftar Capim KPK Kapolri Sebut Ada 8 Perwira Tinggi Akan Daftar Capim KPK
Pansel Dorong Kalangan Internal Daftar Capim KPK Pansel Dorong Kalangan Internal Daftar Capim KPK
Ini 9 Nama Panitia Seleksi Pimpinan KPK Ini 9 Nama Panitia Seleksi Pimpinan KPK

#Pansel KPK #kpk #Penegakan Hukum #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar