MK Tegaskan Pelanggaran TSM Merupakan Wewenang Bawaslu

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Arah.com/ Helmi Shemi)

Arah -Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Sedangkan kewenangan MK adalah terkait perselisihan hasil penghitungan suara.

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menjawab dalil pemohon terkait apakah Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran proses pemilu khususnya yang bersifar TSM dan mendiskualifikasi capres dan cawapres.  

"Jawaban persoalan tersebut sangat penting, karena sengketa pemilu yang berkait TSM proses kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada lembaga lain di luar Mahkamah," ujarnya dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di gedung MK, Kamis (27/6/2019). 

Manahan menjelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif TSM.

Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan pelanggaran TSM terdiri atas perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan/atau perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Baca Juga: MK Minta Putusan Sengketa PilpresTak Dijadikan Ajang Saling Hujat
Ingatkan Pesan Prabowo, BPN Minta Pendukung Tak Datang ke MK

"Berdasarkan pertimbangan di atas telah terang kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu," katanya. 

Sedangkan menurut Manahan, kewenangan MK adalah menangani perselisihan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan hasil penghitungan suara yang benar versi pemohon. 

Berita Terkait

MK Berharap Dua Paslon Hadiri Sidang Sengketa Hasil Pilpres      MK Berharap Dua Paslon Hadiri Sidang Sengketa Hasil Pilpres
MK Tolak Permintaan Tim Hukum Prabowo Agar Saksi Dilindungi LPSK MK Tolak Permintaan Tim Hukum Prabowo Agar Saksi Dilindungi LPSK
Sidang di MK, KPU Sebut Ma'ruf Tak Langgar Ketentuan  Pemilu     Sidang di MK, KPU Sebut Ma'ruf Tak Langgar Ketentuan Pemilu

#sengketa pemilu #pilpres 2019 #Mahkamah Konstitusi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar