Menkumham Pastikan Pemerintah Beri Perhatian Kasus Baiq Nuril

Gedung Mahkamah Agung (Dok. mahkamahagung.go.id)

Arah - Pemerintah memberikan perhatian serius kasus yang dihadapi Baiq Nuril, guru SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Baiq harus menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta dalam kasus penyebaran rekaman percakapan mesum dengan atasannya setelah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya ditolak Mahkamah Agung (MA).

“Kalau grasi kan sudah tidak mungkin, karena kalau grasi itu, menurut undang-undang tentang grasi, hukumannya harus 2 tahun untuk memohon grasi, dan ini kan cuma 6 bulan,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jabar, Senin (8/7/2019).

Menurut Menkumham, Baiq Nuril telah datang bersama anggota DPR RI Rike Diah Pitaloka ke kantornya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu opsi yang akan dikaji Kementerian Hukum dan HAM adalah amnesti, yang juga pernah dilakukan untuk perorangan.

Meski dalam praktiknya, lanjut Yasonna, amnesti  diberikan untuk kejahatan yang berkaitan dengan politik besar. Dia mencontohkan zaman PRRI, Muchtar Pakpahan dan Budiman Sudjatmiko karena kejahatan yang dianggap terkait dengan politik.

“Tapi ini juga tidak sebetulnya tidak ada dibatasi yang jelas tentang hal itu maka kita akan mempelajari secara mendalam soal itu hari ini. Malam ini juga saya juga mengundang beberapa teman-teman pakar untuk mendiskusikan ini dalam bentuk FGD (Focuss Group Discussion),” terang Yasonna.

Baca Juga: Cegah PPIU Nakal, Kemenag Siapkan Aplikasi Layanan Umrah
Kontrol IMEI Ponsel untuk Lindungi Industri dan Konsumen

Dilansir setkab.go.id, Yasonna memastikan, pihaknya betul-betul memberikan perhatian yang sangat serius tentang kasus ini, mencari jalan keluar untuk disampaikan kepada Presiden. Untuk itu, pihknya akan membicarakan masalah ini dengan pengacara Baiq Nuril, dengan Rieke Diah Pitaloka, dan mendiskusikan pendekatan yang paling tepat.

“Memang dari yang kita lihat ya amnesti. Kan ini betul-betul karena sudah menarik perhatian publik, ada rasa keadilan yang harus kita perhatikan benar-benar tentang kasus ini. Itu sebabnya menjadi perhatian serius kita. Kita pilih kepastian hukum atau keadilan. Tentu ini akan menjadi perhatian kita,” pungkas Yasonna.

Berita Terkait

DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan
KontraS Sebut Pilkada Momentum Menyulap Figur Politik Lokal KontraS Sebut Pilkada Momentum Menyulap Figur Politik Lokal
Menkopolhukam Lempar Pujian Terhadap Kinerja BNPT Menkopolhukam Lempar Pujian Terhadap Kinerja BNPT

#Kemenkumham #Amnesti #Baiq Nuril #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar