Pemda Diminta Segera Terapkan Aturan Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (Pixabay)

Arah - Pemerintah Daerah (Pemda) diingatkan agar menyusun dan mempercepat penerbitan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan menerapkannya di sekolah. Aturan tersebut bisa berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengingatkan konsumsi tembakau di Indonesia masih cenderung tinggi. Data Tobbaco Control Support Center pada 2015 menyebutkan konsumsi rokok rata-rata per orang per hari pada 2013, sebanyak 12,3 batang atau 369 batang per bulan.

“Konsumsi tembakau ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku merokok. Perilaku merokok berkaitan dengan kemiskinan lantaran karena untuk membeli rokok, seorang individu maupun keluarga harus mengurangi penggunaan sumber daya yang terbatas untuk keperluan lain yang lebih penting seperti pendidikan, makanan berkualitas, dan pelayanan kesehatan,” ujarnya ,” di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Hudori dalam rilis puspen Kemendagri menilai beban biaya yang berkaitan dengan penyakit akibat rokok lebih mahal dari yang sudah dibelanjakan untuk rokok. Tidak hanya biaya pengobatan melainkan juga biaya hilangnya hari atau waktu produktivitas untuk bekerja bagi usia pekerja.

Hudori mengingatkan Pemda untuk melakukan empat hal, yakni menyusun dan mempercepat penerbitan kebijakan tentang KTR baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah serta menerapkan aturan KTR di sekolah serta memperkuat upaya promotif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi secara berkelanjutan bagi anak-anak dan remaja usia sekolah berkaitan dengan dampak negatif akibat bahaya rokok.

Baca Juga: Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka, Gubernur Kepri Ditahan
Uji Kompetensi 192 Capim KPK Digelar 18 Juli 2019

Selain itu Pemda harus mengefektifkan pelibatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat dalam mengkampanyekan kebijakan tentang KTR, serta Pemda menyediakan tempat khusus untuk merokok berupa ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Kewajiban Pemda menerapkan KTR diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I2011 Nomor 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR. 

Berita Terkait

Mendagri Bantah Kerja Sama APIP Lindungi Koruptor Mendagri Bantah Kerja Sama APIP Lindungi Koruptor
Ini Solusi untuk Mengurai Kemacetan di Jabodetabek Ini Solusi untuk Mengurai Kemacetan di Jabodetabek
Timses Anies-Sandi Tuding Hasil Survei Tak Bertanggung Jawab Timses Anies-Sandi Tuding Hasil Survei Tak Bertanggung Jawab

#kemendagri #Pemerintah Daerah #kawasan tanpa rokok #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar