Kemenkeu Masih Tagih Tunggakan PT Lapindo Rp1,763 Triliun

PT Lapindo Brantas Inc

Arah -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memaparkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi dari Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas Inc (LBI)/Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Isa Rachmatarwata mengatakan Kemenkeu masih melakukan penagihan kepada PT Lapindo karena telah melewati batas pembayaran piutang yang jatuh tempo sejak 10 Juli 2019.

“Total tunggakan LBI/MLJ yang telah jatuh tempo sebesar Rp1.763.724.747.342,44 (termasuk bunga dan denda),” kata Isa, di Gdeung DJKN, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Penagihan tetap dilakukan Kemenkeu kepada PT Lapindo atas dasar perjanjian kredit yang telah disepakati.

Baca Juga: Amankah Mengganti Password Secara Berkala?
Bertemu, Jokowi dan Prabowo Sepakat Tak Ada Lagi Cebong Kampret

Mengenai keinginan PT Lapindo untuk melakukan set off dengan cost recovery, Isa menegaskan, secara aturan, tidak memungkinkan pihaknya melakukan negoisasi dengan hal-hal seperti itu.

“Bukan masalah kami tidak mau tetapi menurut aturan cost recovery-nya yang justru tidak memungkinkan. Cost recovery hanya memungkinkan dari revenue yang dihasilkan oleh wilayah kerja pertambangan di sini,” pungkas Isa.
 

Berita Terkait

DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan
Menkopolhukam Lempar Pujian Terhadap Kinerja BNPT Menkopolhukam Lempar Pujian Terhadap Kinerja BNPT
BMKG: Sebagian Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini BMKG: Sebagian Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini

#Lumpur Lapindo #Kemenkeu #lapindo brantas #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar