Rencana Startup Umrah, DPR Akan Undang Menkominfo dan Menag

Masjidil Haram, tempat ibadah utama yang dikunjungi ketika haji dan umroh. (Foter/menj)

Arah - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dilibatkannya dua perusahaan digital yakni Traveloka dan Tokopedia, sebagai penyedia travel umrah.

Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dan Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggaraan Travel Umrah Haji menyampaikan keberatan atas rencana pemerintah tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid kedua perusahaan itu kedudukannya tidak jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tetang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) dan sangat berpotensi melanggar UU tersebut.

"Jika itu yang terjadi, maka akan melanggar Undang Undang karena biro perjalanan harus mendapat izin dari Kemenag (Kementerian Agama), dan juga bisa melanggar undang-undang persaingan usaha, karena tanpa ada dasarnya hanya melibatkan dua perusahan itu," ujar Sodik saat melakukan audiensi dengan dua asosiasi tersebut di Ruang Rapat Komisi VIII Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyayangkan tidak adanya bentuk audiensi dari Kementerian Agama terkait kerjasama dengan kedua perusahaan tersebut.

"Menag tidak memberikan comment atau langkah akomodasi kepada para PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). Yang lebih kami sesalkan lagi, pendapat Menag yang mengatakan bahwa umrah jangan dimonopoli PPIU. Padahal PPIU sudah dijamin oleh undang-undang," tambah Sodik.

Baca Juga: Sukses Bangun Startup Triliunan Setelah Perjalanan Merepotkan
Cara Hellobike Tetap Bertahan di Bisnis Persewaan Sepeda Online

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menekankan komitmen parlemen sudah jelas dengan mencantumkan di UU PIHU bahwa penyelenggara umrah harus dilakukan PPIU, institusi yang terdaftar di Kemenag.

"Secara tegas kami memiliki komitmen yang kuat agar penyelenggaraan ibadah umrah itu dilakukan oleh PPIU, termasuk travel-travel yang dikelola oleh kedua asosiasi dalam audiensi hari ini," tegasnya.

Namun, Ace dilansir dpr.go.id mengingatkan perkembangan ekonomi digital sudah menjadi bagian dari perkembangan perekonomian dunia."Kita tidak bisa menutup mata, kita tahu bahwa unicorn itu bagian dari sebuah ekosistem ekonomi digital. Dan mereka ini bukan PPIU, tetapi hanya menjadi penyedia platform, yang memudahkan hubungan antara konsumen dengan penyedia layanan," imbuhnya.

Untuk menindaklanjuti hal ini, Komisi VIII DPR RI akan mengundang Menkominfo dan Menteri Agama setelah masa reses.

"Perlu dipertimbangkan mekanisme yang lebih komprehensif supaya tidak terjadi miskomunikasi antara kita dan pihak Kominfo, ini kan baru MoU dan masih perlu ada regulasi teknis dibawahnya. Kami berkomitmen bahwa tidak mungkin kami melanggar undang-undang yang kami buat sendiri," pungkasnya.

Berita Terkait

Prototipe Startup Umrah Digital Mulai Disiapkan Prototipe Startup Umrah Digital Mulai Disiapkan
Ada Korban Baru Serangan Ransomware? Kominfo: Masih Dihitung Ada Korban Baru Serangan Ransomware? Kominfo: Masih Dihitung
DKI Jakarta Segera Atur Ulang Operasi Becak DKI Jakarta Segera Atur Ulang Operasi Becak

#Biro Travel Umroh #Kemenag #Kemenkominfo #Startup #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar