Kemenkumham-Wali Kota Tangerang Sepakat Cabut Laporan ke Polisi

Walikota Tangerang Arief Wismansyah berfoto bersama Sekjen Kemenkumham Bambang R. Sariwanto dan Sekjen Kemendagri, serta Gubernur Banten, usai proses mediasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7) siang. (Foto: Puspen Kemendagri)

Arah - Permasalahan pembangunan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi dan pemanfaatan lahan di Kota Tangerang akhirnya selesai. Sebelumnya, permasalahan tersebut memunculkan perseteruan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Wali Kota Tangerang, bahkan sempat saling lapor ke polisi.

Kesepakatan kedua belah pihak dicapai setelah dimediasi Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Parbowo. Mediasi dihadiri Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah, Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting, Dirjen Bina Bangda M. Hudori, Plt Dirjen Otda Akmal Malik, Sekda Prov Banten Al Muktabar, dan Sekda Kota Tangerang, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

“Sudah ada kesepakatan kedua belah pihak akan menarik seluruh pengaduan. Kemudian, pelayanan publik diperbolehkan. TeraKhir, soal-soal normatif di dalam perizinan dan tata ruang akan diselesaikan sebaik-baiknya," ujar Hadi Prabowo .

Dirilis Puspen Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan penyelesaian lebih lanjut pemanfaatan lahan akan difasilitasi Gubernur Banten dalam 3 hari ke depan sekaligus dituangkan dalam evaluasi Raperda Tata Ruang Kota Tangerang.

Pelayanan publik seperti air, listrik, dan pemungutan sampah sudah kembali normal. Sedangkan perizinan dan tata ruangnya akan diselesaikan sebaik-baiknya dalam waktu dekat.

Menurut Hadi, permasalahan tersebut hanya perbedaan persepsi. Selanjutnya setelah adanya kesepakatan, lanjut dia, tinggal persyaratan perizinan yang masih kurang dilengkapi, termasuk lahan-lahan dari Kemenkumham ada yang belum diserahkan ke Pemkot Tanggerang.

Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Waktu Tim Teknis Kasus Novel 3 Bulan
10 Maskapai Terbaik Dunia versi Travel+Leisure

Kedepannya, kata dia, akan difasilitasi dengan mengundang Kementerian PUPR terkait teknis bangunan, Kemenkeu terkait Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum diserahkan kepada Pemkot Tangerang sebagai barang milik negara.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan akan mengikuti arahan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Banten. Dia menegaskan, pihaknya mendukung dan membantu program-program Pemerintah Pusat di Kota Tangerang.

“Kami ingin membantu dan mendukung program-program Pemerintah Pusat di Kota Tanggerang, dan Tupoksi Kemenkumham serta harapan masyarakat bisa diselesaikan,” kata Arief.

Berita Terkait

Yasonna Laoly Penuhi Panggilan KPK Yasonna Laoly Penuhi Panggilan KPK
KPK Kembali Panggil Menkumham Yasonna Terkait Proyek E-KTP KPK Kembali Panggil Menkumham Yasonna Terkait Proyek E-KTP
Wow, 169 Negara Didunia, Bebas Visa Masuk Indonesia Wow, 169 Negara Didunia, Bebas Visa Masuk Indonesia

#Politeknik #kemendagri #Kemenkumham #Yasonna Laoly #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar