Satgas Pengungsi Luar Negeri Dorong Partisipasi Aktif Pemda

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mendorong Pemerintah Daerah di Kota Makassar membentuk satuan tugas sebagai forum koordinasi antar-instansi dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. (Foto:polkam.go.id)

Arah - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mendorong Pemerintah Daerah di Kota Makassar membentuk satuan tugas sebagai forum koordinasi antar-instansi dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Hal itu terkait munculnya beberapa permasalahan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Makassar.

Kurangnya koordinasi dan sinergitas penanganan pengungsi antar-instansi Pemda terkait dan International Organization for Migration (IOM) serta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengakibatkan penanganan permasalah pengungsi dan pencari suaka tidak terkoordinasi dengan baik.

“Agar di tingkat wilayah dibuat Satgas dengan leading sector Kakankesbangpol kab/kota dengan instansi terkait agar tidak saling lempar tangung jawab,” kata BJP (p) Kalakhar Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kemenko Polhukam, Chairul Anwar dalam Rapat Koordinasi tentang Penanganan Aksi Unjuk Rasa Pengungsi dari Luar Negeri di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/8/2019).

Jumlah pengungsi dari luar negeri di Makassar per bulan Mei 2019 tercatat 1.813 jiwa yang berada di 26 tempat penampungan sementara. Dari jumlah tersebut, pengungsi terbanyak berasal dari Afganistan berjumlah 1.202 orang, Myanmar 213 orang, Somalia 160 orang, Sudan 71 orang, Iran 55 orang, Irak 47 orang, Pakistan 42 orang, Srilangka 28 orang, Ethopia 21 orang, Palestina 8 orang, Yaman 2 orang, Eritrea dan Mesir masing-masing 1 orang.

Chairul sikutip dari polkam.go.id menyebut beberapa permasalahan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Makassar diantaranya implementasi tata tertib yang berlebihan sehingga menimbulkan reaksi dari para pengungsi. Selain itu juga tumpang tindihnya fungsi pengawasan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar dengan para pengelola Tempat Penampungan Sementara.

Masalah lainnya adalah kurang efektifnya koordinasi antara IOM dengan Ka Rudenim Makassar dan Kadiv Imigrasi dalam pemindahan pengungsi dan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pengungsi dari luar negeri yang melanggar hukum dan melakukan unjuk rasa.

“Karena itu, Ka Rudenim Kota Makassar dan IOM Indonesia wilayah Indonesia Timur untuk melakukan kajian dalam rangka mengurangi jumlah tempat penampungan sementara guna memudahkan pengawasan terhadap aktivitas pengungsi dari luar negeri. Kemudian, lakukan tindakan hukum yang tegas kepada para pengungsi dari luar negeri yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Chairul.

Baca Juga: KJRI Sediakan Help Desk di Bandara Internasional Hongkong
KPI Tak Berwenang Awasi Youtube dan Neflix

Sementara itu, Kasat Intel Polrestabes Makassar Kompol Ardyansyah memberikan rekomendasi terkait masalah pengungsi yakni agar pihak terkait melakukan kembali kegiatan joint monitoring, melakukan sosialisasi kepada imigran terkait permasalahan yang mereka pertanyakan dan aturan yang berlaku di Indonesia.

“Optimalisasikan tim koordinasi pengawasan orang asing atau Sipora di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat di daerah berkaitan dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai aktifitas orang asing,” kata Ardyansyah.

Berita Terkait

Ratusan Suporter Sriwijaya FC Diberangkatkan ke Jakarta Ratusan Suporter Sriwijaya FC Diberangkatkan ke Jakarta
Bantah Selewengkan Dana Bansos, Ini Penjelasan Mpok Sylvi Bantah Selewengkan Dana Bansos, Ini Penjelasan Mpok Sylvi
Mesin Tapping OK-OTrip Mulai Dipasang Dalam Bus Jakarta Mesin Tapping OK-OTrip Mulai Dipasang Dalam Bus Jakarta

#Kemenkopolhukam #pengungsi #Pencari Suaka #Makassar #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar