Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China

Ilustrasi perang dagang AS-Cina (Pxhere)

Arah - Selain imbas normalisasi kebijakan moneter The Fed, pelemahan rupiah juga dipicu perang dagang antara AS dan China yang kemudian menjadi perang mata uang. Karena itu pemerintah harus menyiapkan grand strategy mengantisipasi dampak parang dagang tersebut.

“Jadi, kalau dua negara raksasa ekonomi ini berperang, maka akan membuat arus perdagangan dan rantai pasar global terhambat. Alhasil, kinerja ekspor Indonesia pun berpeluang terganggu karena penurunan permintaan,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senin, (19/8/2019).

Menurutnya, situasi global tersebut sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Dia menilai proyeksi nilai tukar rupiah senilai Rp14.400 sudah sangat rasional.

“Kondisi ini melemahkan nilai tukar rupiah. Makanya proyeksi nilai tukar dalam RAPBN 2020 diusulkan pada angka Rp 14.400 sangat rasionable,” kata Said.

Said dilansir dpr.go.id menyinggung keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2020 beserta Nota Keuangan yang pertumbuhan ekonominya hanya ditargetkan 5,3%. Hal ini menunjukkan rupiah masih akan mengalami tekanan pada tahun 2020.

Faktor eksternal kebijakan suku bunga The Fed serta perang dagang AS dan China akan terus berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah di 2020.

“Masih rentannya fundamental ekonomi nasional yakni lemahnya ekspor, arus modal investasi melambat, menjadi titik lemah rupiah dan tetap akan mempengaruhi kinerja rupiah tahun 2020,” jelasnya.

Baca Juga: Cara Cek Besaran Kompensasi Pemadaman Listrik dari PLN
Efisiensi Transaksi, BI Luncurkan Standar QR Code

Said meminta pemerintah menyiapkan grand strategy mengantisipasi dampak parang dagang AS dan China. Efek berlanjutnya perang dagang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perekonomian nasional karena kedua negara tersebut merupakan tujuan ekspor terbesar Indonesia.

"Saya memperkirakan, 2020 tetap masih ada tekanan eksternal. Untuk itu, fundamental ekonomi di dalam negeri harus diperkuat. Ini penting agar kurs, inflasi, tingkat bunga dan sebagainya tidak terlalu bergejolak,” pungkasnya. 

Berita Terkait

DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Ini Tantangan Indonesia di Tengah Perang Dagang AS-Cina          Ini Tantangan Indonesia di Tengah Perang Dagang AS-Cina
Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali

#perang dagang #perang dagang as-cina #Kemenkeu #DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar