Uang Rampasan Hasil Korupsi Masuk PNBP KPK

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (Dok.KPK)

Arah -Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mulai berlaku pada 31 Juli 2019. PP ini menyebutkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada KPK.

Jenis PNBP yang berlaku pada KPK meliputi uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi, pembayaran denda tindak pidana korupsi, pembayaran denda tindak pidana pencucian uang dan pembayaran biaya perkara.

Selain itu juga hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi, hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang, hasil penyetoran uang gratifikasi oleh pelapor dan hasil kompensasi barang atau fasilitas gratifikasi.

“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini.

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j, menurut PP ini, merupakan PNPB berdasarkan penetapan status kepemilikan gratifikasi menjadi milik negara oleh pimpinan KPK.

Sedangkan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, sebesar yang ditetapkan berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, menurut PP ini, sebesar hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang.

Sedangkan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j, menurut PP ini, sebesar yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kompensasi barang atau fasilitas gratifikasi sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diatur dengan Peraturan KPK. Pasal 3 PP ini menegaskan, seluruh PNBP yang berlaku pada KPK wajib disetor ke kas negara =.

Berita Terkait

Terdakwa Kasus Suap Meikarta Divonis Bersalah Terdakwa Kasus Suap Meikarta Divonis Bersalah
Mendag Enggartiasto Kembali Tak Penuhi Panggilan KPK             Mendag Enggartiasto Kembali Tak Penuhi Panggilan KPK
Duh! Syahrini Disebut di Sidang Korupsi Pajak Duh! Syahrini Disebut di Sidang Korupsi Pajak

#gratifikasi #kpk #Tipikor #Peraturan Pemerintah #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar