Pilkada Serentak 2020, Jabatan Kepala Daerah Maksimal 4 Tahun

Pilkada Serentak 2020 (setkab.go.id)

Arah - Sesuai regulasi yang berlaku masa jabatan kepala daerah yang terpilih dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 maksimal 4 tahun. Bahkan, ada yang masa jabatannya kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun.

“Hal ini terkait dengan kebijakan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan Tahun 2024 bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, Selasa (20/8/2019).

Masa jabatan yang relatif singkat ini, menurut Akmal, perlu disosialisasikan agar dilakukan antisipasi sehingga tidak memunculkan masalah di masa mendatang. Dia tidak menampik jika Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, lanjut Akmal, para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebutakan diberikan ganti rugi gaji.

Pilkada Serentak 2020 direncanakan berlangsung pada 23 September 2020 dengan 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. FDari jumlah iru, 9 merupakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Diakui Akmal, UU Nomor 10 Tahun 2016 memang belum sempurna. Namun pemerintah masih merujuk pada UU itu dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung.

“Soal masa jabatan hanya empat tahun ataupun kurang dari empat tahun ini, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama karena regulasi yang berlaku memang seperti itu,” tegas Akmal.

Saat ini, lanjut Akmal dilansir situs Kemendagri, pihaknya sedang melakukan kajian di berbagai daerah untuk perbaikan regulasi. Namun merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak.

Baca Juga: Pemulangan Jemaah Haji Gelombang II Dimulai 30 Agustus 2019
Uang Rampasan Hasil Korupsi Masuk PNBP KPK

Kemendagri mencatat, ada berbagai masalah aktual yang sering terjadi dalam Pilkada. Diantaranya mahalnya ongkos seorang kandidat, dana Pilkada yang besar sehingga menggerus APBD, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut Pilkada.

Terkait berbagai hal tersebut, Kemendagri sudah memiliki tujuh kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung Pilkada serentak. Tiga diantaranya adalah penyiapan DP4, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menegakkan netralitas ASN.

Berita Terkait

Ahok Klaim PKB Senang dengan Program Kerja Ahok-Djarot Ahok Klaim PKB Senang dengan Program Kerja Ahok-Djarot
Gerindra Sebut Ahok Manfaatkan Jabatan Gubernur Saat Pilkada Gerindra Sebut Ahok Manfaatkan Jabatan Gubernur Saat Pilkada
BNI-Garuda Travel Fair Target Transaksi Rp8 Miliar BNI-Garuda Travel Fair Target Transaksi Rp8 Miliar

#pilkada serentak #kemendagri #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar