Ini Alasan Pengadaan Mobil Dinas Baru untuk Pejabat Negara

Dok mobil dinas pejabat negara (Foto:humas sesneg)

Arah - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai pengadaan kendaraan dinas baru bagi para menteri anggota Kabinet Kerja, pejabat setingkat menteri, ketua/wakil ketua MPR, DPR, dan DPD.

Menurut Asisten Deputi Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, pengadaan ini dilakukan karena usia kendaraan telah lebih dari 10 tahun. Sementara, terakhir kali pengadaan mobil dinas baru pada tahun 2005 dan 2009.

“Kendaraan dinas yang VVIP Kepresidanan dan para menteri, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga negara, mantan presiden, dan mantan wakil presiden, mayoritas telah berusia lebih dari 10 tahun. Sebagian besar saat ini kondisinya sering mengalami kerusakan dan tidak efisien, serta tidak layak untuk dipergunakan bagi pejabat negara,” ujar Eddy dalam siaran persnya.

Ditambahkan Eddy, mobil dinas yang sekarang digunakan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi sehingga perlu diremajakan. Pertimbangan teknisnya terkait faktor keamanan, keandalan, dan biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian.

Sesuai anggaran tahun 2019, Kemensetneg melakukan pengadaan kendaraan dua unit VVIP Kepresidenan melalui Sistem Penunjukan Langsug, mengingat diperuntukkan bagi pengamanan presiden dan wakil presiden.

Sedangkan 101 unit kendaraan bagi anggota kabinet 2019-2024 dan pejabat setingkat menteri, serta pimpinan lembaga negara dilakukan melalui Sistem Tender Umum dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau online.

“Dalam prosesnya telah dikonsultasikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri,” jelas Eddy.

Baca Juga: Renovasi Masjid Istiqlal Tak Ubah Bentuk dan Struktur
Pembentukan Layanan Terpadu Haji dan Umrah di Jeddah Dijajaki

Eddy menjelaskan, sesuai hasil tender umum, dari beberapa penyedia yang memasukkan penawaran, PT Astra International Tbk-TSO dinyatakan sebagai pemenang. Toyota Crown 2.5 HV G-Executive dipilih sebagai pengganti Toyota Crown Royal Saloon.

Anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut tercantum dalam DIPA 2019 Kemensetneg yang sudah melalui pembahasan dan persetujuan DPR RI, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Berita Terkait

Tulisan Tangan Dosen Ini Seperti Tulisan Komputer Tulisan Tangan Dosen Ini Seperti Tulisan Komputer
Soal Dana Kampanye, Timses Paslon Pilgub DKI Saling Sindir Soal Dana Kampanye, Timses Paslon Pilgub DKI Saling Sindir
Ini Curahan Hati Pedagang, Korban Kebakaran Pasar Senen Ini Curahan Hati Pedagang, Korban Kebakaran Pasar Senen

#mobil dinas #pejabat negara #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar