Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap

Dok. Ibu kota Jakarta. (arah.com)

Arah - Pemindahan ibukota negara Indonesia yang direncanakan Pemerintah harus memperhatikan aspek dasar hukum dengan mempersiapkan regulasi yang menjadi kekuatan hukum tetap. Selain itu, harus ada pendalaman atas kesiapan anggaran yang diperlukan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan bentuk regulasi tersebut berupa Undang-Undang (UU). Salah satu UU yang perlu direvisi agar ibukota bisa dipindahkan adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Sampai saat ini, lanjut dua, masih berlaku UU Nomor 29 Tahun 2007 yang mengatur tentang ibukota ada di Jakarta. Selama UU itu belum dicabut, ibukota negara masih ada di Jakarta.

"Selain itu, pemindahan ibukota harus memperhatikan masa waktu transisinya nanti selama 4 sampai-5 tahun kedepan ini,” ujar Firman saat menjadi pembicara diskusi “Imbangi Jokowi, Strategi DPR Percepat Pembuatan Regulasi?” di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019)

Menurut politisi Partai Golkar ini, regulasi yang menjadi dasar kekuatan hukum untuk menetapkan pemindahan ibukota bisa diinisiasi DPR RI maupun Pemerintah. Namun karena pemindahan ibukota merupakan rencana kerja pemerintah, revisi UU ini harus diinisiasi Pemerintah.

“UU menjadi hal yang sangat penting, karena UU akan menjadi rujukan untuk mengatur anggaran yang harus disiapkan. Anggaran tidak bisa dikeluarkan tanpa ada dasar yang sah (UU),” tegas Firman dilansir situs DPR.

Baca Juga: Setelah Pemindahan Ibu Kota Diumumkan, Ini Tahapan Selanjutnya
Presiden Umumkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim

Sementara itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Junimart Girsang menegaskan harus ada pendalaman atas kesiapan anggaran yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

“Yang harus sedikit didalami adalah kesiapan bangsa dan negara ini terhadap anggaran yang diperlukan dalam rangka pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia,” kata Junimart di forum yang sama.

Menurut Junimart, pemindahan ibukota negara tidak mudah. Selain kesiapan anggaran, kesiapan daerah dan masyarakat untuk pemekaraan juga perlu diperhatikan. Masyarakat disana, lanjut dia, harus siap dengan pemekaran satu kabupaten menjadi beberapa kabupaten.

"Jangan sampai akhirnya ketidaksiapan masyarakat menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada," katanya mengingatkan.

Terkait penyelesaian UU tentang pemindahan ibukota, politisi PDI Perjuangan ini bisa selesai pada periode DPR 2014-2019. Karena DPR perlu mencermati secara cerdas tentang UU pemindahan ibukota sehingga kedepannya rakyat tidak menyalahkan DPR.

“Saya tidak yakin selesai. Kita tidak perlu diburu. Kami harus betul-betul mencermati secara cerdas UU pemindahan ibu kota. Kami tidak mau DPR disalahkan oleh rakyat nantinya,” pungkasnya. 

Berita Terkait

Sukseskan Operasi Lilin, Pemprov DkI Lakukan Hal Ini Sukseskan Operasi Lilin, Pemprov DkI Lakukan Hal Ini
Presiden: kontruksi Indonesia setara dengan Jepang dan Jerman Presiden: kontruksi Indonesia setara dengan Jepang dan Jerman
Gejolak Kebijakan Trump Khawatirkan Pemerintah RI Gejolak Kebijakan Trump Khawatirkan Pemerintah RI

#Pemindahan Ibu Kota #Indonesia #Jakarta #kalimantan timur #DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar