Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Bisa Batal Jika DPR Tak Sepakat

Dok. Fadli Zon (Foto: Arah.com)

Arah -Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon mengatakan rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur bisa batal. Hal ini jika fraksi-fraksi di DPR RI tidak sepakat dengan rencana pemindahan tersebut.

“Bisa (berubah). Bisa saja tetap di Jakarta jika fraksi-fraksi di DPR tidak sepakat. Apalagi nanti tiba-tiba tahun depan urusannya sudah lain, mati listrik misalnya, kemudian orang jadi lupa. Inilah karena memang dijalankan secara amatiran. Dengar dulu dong pendapat-pendapat masyarakat, para ahli, akademisi, perguruan tinggi,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai pemindahan ibu kota negara membutuhkan anggaran yang besar, dan perencanaan matang. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangan kondisi pertumbuhan ekonomi, serta Undang Undang tentang pemindahan ibu kota.

 "Kalau pemindahan ibukota ke luar pulau, itu memerlukan biaya yang besar, perencanaan yang lebih matang lagi, kemudian suatu kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Intinya membutuhkan kajian yang matang. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, diperlukan juga undang-undang tentang pemindahan ibu kota karena ini persoalan yang sangat besar," tandasnya.

Sebelumnya, Fadli menegaskan tidak ada urgensinya saat ini untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satu alasannya menurut Fadli kerena kondisi ekonomi bangsa sedang kesusahan.

“Kalau ekonomi tumbuh dua digit seperti 10, 15 atau 20 dan 25 persen barulah Oke, ataupun kalau ada split capital. Artinya, wilayah yang dianggap dekat, infrastrukturnya mudah dengan biaya yang lebih murah, mungkin akan lebih masuk akal. Namun itu pun tetap harus bertahap,” kata Fadli Zon usai Rapat Paripurna peringatan HUT DPR RI ke-74, Kamis (29/8/2019).

Baca Juga: Setelah Pemindahan Ibu Kota Diumumkan, Ini Tahapan Selanjutnya
Urgensi dan Target Pemindahan Ibu Kota Dipertanyakan

Dia mengatakan surat yang dikirim pemerintah sudah sampai ke DPR RI, namun surat tersebut masih bersifat umum dan belum disertai dokumen-dokumen terkait. Surat tersebut harus melalui proses, mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan, bisa dipastikan pembahasan pemindahan ibu kota akan dilakukan anggota DPR RI periode berikutnya.

“DPR periode saat ini akan berakhir pada akhir September 2019 nanti. Banyak prioritas lainnya yang harus diselesaikan, seperti undang-undang yang harus segera dirampungkan. Bisa dipastikan DPR periode mendatanglah yang akan membahasnya. Itupun belum tentu selesai, kalau memang targetnya 2023. Memang gampang memindahkan ibukota? Memindahkan ibu kota Negara itu harus terencana, 10, 15, atau 20 tahun baru masuk akal. Itupun bertahap. Tidak bisa dalam waktu 2-3 tahun seperti ini,” pungkasrnya.

Berita Terkait

Menteri PANRB: ASN Harus Siap Ditugaskan Dimana Saja Menteri PANRB: ASN Harus Siap Ditugaskan Dimana Saja
Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap    Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap
Presiden: kontruksi Indonesia setara dengan Jepang dan Jerman Presiden: kontruksi Indonesia setara dengan Jepang dan Jerman

#Presiden Jokowi #Fadli Zon #Pemindahan Ibu Kota #Jakarta #kalimantan timur #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar