Ingat, Cermati Visa Sebelum Menunaikan Ibadah Haji

Dok jemaah haji (Foto:Kemenag)

Arah - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kembali mengimbau masyarakat untuk mencermati visa yang akan mereka gunakan ketika memutuskan untuk berhaji melalui biro travel. Visa ziarah dan visa amil untuk berhaji dilarang, baik pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia.

“Kami mengimbau kepada masyarakat khususnya warga negara Indonesia (WNI) yang ingin beribadah haji, manakala mendapatkan tawaran dari biro travel-travel hendaklah cermati betul jenis visa yang akan digunakan,” ujar Kepala Daerah Kerja Madinah Akhmad Jauhari, Selasa (3/9/2019).

Jauhari dilansir situs Kemenag mengatakan jika jemaah haji menggunakan visa non haji akan berimplikasi pada segi keamanan selama berada di Arab Saudi. Keamanannya kurang terjamin, karena jemaah yang bisa masuk ke area Arafah hanya yang memiliki visa haji.

Dia mengatakan warga negara Arab Saudi jika hendak berhaji harus mengurus tashrih haji. Sedangkan ketentuan untuk warga asing harus menggunakan visa haji.

“Apabila masuk ke Saudi dengan visa non haji, tingkat kepastian untuk masuk ke wilayah Arafah sangat kecil, sementara haji itu puncaknya di Arafah,” tegasnya.

Selain visa haji, lanjut dia, ada warga negara asing yang menggunakan visa non haji. Salah satunya mereka yang berhaji atas undangan pemerintah Arab Saudi. Mereka akan memperoleh visa yang diberikan pemerintah Arab Saudi melalui Kedutaan Besar di Jakarta yang biasanya disebut visa mujamalah.

“Secara data tidak ada di Kementerian Agama, namun kalau kita merujuk pada Undang-undang No.8 Tahun 2019 memang diatur bahwa bagi warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji dengan visa mujamalah maka keberangkatannya harus melalui biro travel yang berizin haji yaitu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK),” kata Jauhari.

Dia mengatakan, ketentuan ini dalam kerangka perlindungan jemaah. Meski secara tugas dan fungsi jemaah tidak berada dalam Kemenag tapi perlindungan ini menjadi domain perwakilan RI di Arab Saudi.

Jauhari mengatakan pada musim haji tahun 1440 H, tercatat sekitar 3.000 jemaah haji indonesia menggunakan visa mumajalah yang telah diberangkatkan PIHK.

Dia menambahkan ada visa non haji yang tidak bisa digunakan WNI ketika hendak berhaji, yaitu visa ziarah dan visa amil (pekerja). Kedua visa itu dilarang untuk berhaji, baik pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia.

“Beberapa temuan di lapangan jemaah haji dengan visa mujamalah/furoda yang diselenggarakan Non PIHK data jemaahnya tidak dilaporkan dan ada temuan jemaah dengan visa furoda yang di selenggarakan oleh Non PIHK ini tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kontrak yang disepakati,” kata Kepala Seksi Pengawasan Penyelenggara Haji Khusus (PIHK) Ali Machzumi.

Baca Juga: 5 Aspek Penting dalam Prosesi Haji yang Kadang Tak Disadari
Antrean Berangkat Haji Indonesia Bukan yang Terlama di ASEAN

Beberapa risiko jemaah yang menggunakan visa ziarah atau amil adalah gagal berangkat, deportasi, tidak dapat beribadah dengan aman dan nyaman, tertangkap pihak berwenang di Arab Saudi, menghadapi kendala dokumen administrasi kepulangan serta kerugian material yang tidak sedikit.

“Terkait dengan permasalahan ini, Kemenag akan melakukan penelusuran kepada pihak-pihak yang membawa jemaah tersebut atau yang menyalahgunakan visa ziarah dan amil untuk haji,” pungkasnya.

Berita Terkait

Demi Kebanggaan Bangsa, Indonesia Perlu Punya Hotel Haji di Arab Demi Kebanggaan Bangsa, Indonesia Perlu Punya Hotel Haji di Arab
Pemulangan Jemaah Haji Gelombang II Dimulai 30 Agustus 2019      Pemulangan Jemaah Haji Gelombang II Dimulai 30 Agustus 2019
Jemaah Haji Kloter Pertama Telah Tiba di Madinah Jemaah Haji Kloter Pertama Telah Tiba di Madinah

#VIsa Haji #tips #Jemaah Haji #Ibadah Haji #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar