Koalisi Lembaga Keumatan Tolak Upaya Pelemahan KPK

Koalisi Lembaga Keuamatan (Foto:KPK)

Arah - Dukungan masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilemahkan melalui rencana revisi Undang-Undang KPK terus mengalir. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Keumatan menolak segala bentuk pelemahan yang berlangsung secara sistematis.

“Kami koalisi lembaga keumatan hadir di sini mendukung KPK untuk melakukan tugasnya. Kami menolak dengan tegas semua upaya pelemahan yang dilakukan berbagai pihak,” ujar Pendeta Penrad dari Siagian Paritas Institute di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/9/2019).

Mereka mendesak empat hal kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, para tokoh agama mendesak presiden untuk tidak mendukung tindakan pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan terhadap KPK.

Kedua, mereka mendesak agar presiden tidak mengirimkan Surat Presiden kepada DPR sebagai tindak lanjut rencana Revisi Undang-Undang KPK sehingga pembahasannya akan berhenti.

Ketiga, mereka meminta agar DPR berhenti melakukan tindakan yang mengarah pada pelemahan pemberantasan korupsi.

Keempat, mereka mengajak seluruh masyarakat untuk menyuarakan dan mengadang segala bentuk pelemahan pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan terhadap KPK.

“Karena korupsi adalah akar dari kemiskinan dan telah merengut hak-hak masyarakat secara umum,” kata Pendeta Penrad.

Setelah itu, tokoh agama yang terdiri dari perwakilan Siagian Paritas Institute, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Konferensi Waligereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia menandatangani surat pernyataan sikap dukungan kepada KPK.

Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko mengapresiasi kedatangan tokoh agama untuk mendukung KPK.

Baca Juga: Makna di Balik Penutupan Logo KPK dengan Kain Hitam
10 Persoalan dalam Draf Revisi UU KPK

Menurutnya, KPK perlu dukungan dari masyarakat untuk kelangsungan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, KPK adalah lembaga yang unik, memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan yang dapat memberikan efek jera dan menghentikan secara langsung transaksi yang sedang berlangsung.

“Sekarang coba bayangkan, ketika kewenangan itu hilang, maka tidak akan ada lagi penangkapan para penyuap,” kata Sujanarko.

Berita Terkait

Makna di Balik Penutupan Logo KPK dengan Kain Hitam Makna di Balik Penutupan Logo KPK dengan Kain Hitam
10 Persoalan dalam Draf Revisi UU KPK 10 Persoalan dalam Draf Revisi UU KPK
Presiden Berharap DPR Miliki Semangat Sama Perkuat KPK Presiden Berharap DPR Miliki Semangat Sama Perkuat KPK

#kpk #Revisi UU KPK #DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar