PSHK Desak Presiden Tarik Surpres Pembahasan RUU Revisi UU KPK

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (Dok.KPK)

Arah - Pemberantasan korupsi mengalami kebuntuan setelah pimpinan KPK menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU Revisi UU KPK yang sejak awal sudah bermasalah.

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi memaparkan tiga aspek yang mendasari terjadinya kebuntuan.

Pertama, pernyataan Pimpinan KPK menegaskan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pembentukan RUU Revisi UU KPK. Padahal KPK adalah lembaga yang akan terdampak langsung terhadap pembentukan RUU tersebut.

Kedua, proses pembentukan RUU Revisi UU KPK sudah bermasalah sejak awal. Selain melanggar Undang-Undang 12/2011 dan Tata Tertib DPR karena prosesnya tidak melalui tahapan perencanaan, penyiapan Draft RUU dan Naskah Akademik Revisi UU KPK dilakukan tertutup tanpa pelibatan publik secara luas.

Ketiga, menurut Pimpinan Ombudsman, Ninik Rahayu, kedua kondisi di atas tersebut dipandang sebagai keanehan dalam suatu proses administrasi pembentukan UU, yang perlu dihindari agar tidak berdampak kepada kesalahan dalam prosedur.

Baca Juga: Presiden: Dewan Pengawas KPK Tak Boleh Diisi Politisi dan Aparat

Dalam siaran persnya, PSHK mendorong Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali Surpres dalam proses pembentukan RUU Revisi UU KPK. Penarikan kembali dapat dilakukan dengan berdasar kepada asas contrarius actus yaitu asas dalam hukum administrasi negara yang memberikan kewenangan pada pejabat negara untuk membatalkan keputusan yang sudah ditetapkannya.
"Artinya, Presiden berwenang membatalkan atau menarik kembali Surpres yang sudah ditetapkan sebelumnya," ujar Fajri.

Dengan penarikan Surpres diharapkan Presiden dapat mengambil langkah lebih tegas dan efektif untuk mewujudkan visinya menciptakan KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi, tanpa harus tersandera proses pembentukan RUU Revisi UU KPK yang sedang digagas oleh DPR.

Selain itu, dengan penarikan Surpres, Presiden menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengoreksi kesalahan DPR dalam hal kekuasaan pembentukan Undang-undang Revisi UU KPK yang sejak awal sudah melanggar hukum.

Berita Terkait

Jokowi Tak Setuju 4 Poin Revisi UU KPK Inisiatif DPR Jokowi Tak Setuju 4 Poin Revisi UU KPK Inisiatif DPR
Jokowi Akan Jelaskan Sikap Pemerintah Terhadap Revisi UU KPK  Jokowi Akan Jelaskan Sikap Pemerintah Terhadap Revisi UU KPK
Presiden: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK Presiden: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK

#Revisi UU KPK #kpk #presiden jokowi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar