Pemerintah dan DPR Sepakati 49 Pasal Draft RUU Pesantren

Dok Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin (Foto: Arah.com)

Arah - Pemerintah bersama DPR RI menyepakati 49 pasal yang tertuang dalam draf RUU tentang Pesantren. Kesepakatan dihasilkan dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar di Gedung DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Rapat dengan agenda Pandangan Pemerintah mengenai RUU inisiatif DPR ini dipimpin Ketua Komisi VIII Ali Taher dan dihadiri sejumlah anggota Komisi VIII.

Dari pihak pemerintah hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin beserta jajaran serta perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rapat diawali laporan Pimpinan Panja RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan serta pengambilan keputusan tingkat I. Laporan yang dibacakan Marwan Dasopang ada 49 pasal. Dari jumlah itu, pembahasan mengerucut pada dua pasal yang membutuhkan kesepakatan, Pasal 42 dan Pasal 49.

Dilansir situs Kemenag, usulan perubahan pasal ini disampaikan Menag Lukman Hakim Saiafuddin. Setelah mendengar masukan dari berbagai fraksi yang berlangsung alot, dua pasal itu akhirnya disetujui untuk direvisi.

Pasal 42 awalnya berbunyi,'Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan'. Setelah direvisi kalimat 'dapat' dalam pasal 42 tersebut disepakati bersama untuk dihilangkan.

Sementara Pasal 49 yang awalnya tertuang Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren direvisi menjadi Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Sementara Pasal 49 ayat 2 berbunyi 'Ketentuan mengenai dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Presiden'.

Baca Juga: Eks Jihadis ini Dirikan Pesantren Khusus Bagi Anak Pelaku Teroris
Jokowi Ingin Setiap Pesantren Punya Bank Wakaf

Rapat juga membahas dan menyetujui perubahan judul dari RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU tentang Pesantren.

Seluruh fraksi di Komisi VIII DPR menyetujui dan mendukung agar RUU tentang Pesantren segera disahkan melalui sidang Paripurna DPR RI. Persetujuan dari masing-masing fraksi tersebut diserahkan kepada Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Berita Terkait

Anggaran Kemenag Diharapkan Mampu Jawab Kebutuhan Anggaran Kemenag Diharapkan Mampu Jawab Kebutuhan
Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali
Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap    Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap

#pesantren #Pondok Pesantren #Kemenag #DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar