DPR Sahkan UU Pesantren, PAN Setuju dengan Catatan

Menag Lukman Hakim Saifuddin menyerahkan pendapat akhir terkait RUU Tentang Pesantren kepada Wakil Ketua DPR RI (Foto: Kemenag/Fkusma)

Arah -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren menjadi UU dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020. RUU Pesantren yang disahkan terdiri dari 9 Bab dan 55 Pasal.

“Hal mendasar yang jadi pertimbangan utama Komisi VIII mengusulkan UU Pesantren merupakan penghargaan terhadap ‘sokoguru’ pendidikan Indonesia yang telah berkontribusi secara aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia,” kata Ketua Komisi VIII Ali Taher saat menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Ali Taher dilansir situs DPR mengklaim, dalam pembahasan RUU Pesantren, Panitia Kerja (Panja) sudah menyerap aspirasi masyarakat melalui mekanisme RDPU yang mengundang perwakilan pesantren se-Indonesia dan organisasi masyarakat (ormas) Islam.

“Seluruh aspirasi telah kami tampung dan dimasukkan usul undang-undang, terakhir aspirasi Muhammadiyah juga telah kami tampung,” tambahnya.

Anggota Komisi II DPR RI Wa Ode Nur Zainab (F-PAN) menyampaikan pandangan fraksinya yang mendukung dan menyetujui disahkannya RUU Pesantren ini namun dengan catatan.

“Hanya saja catatan kami agar UU ini bisa memberi jaminan atau nilai manfaatnya bisa adil bagi agama-agama lainnya, serta catatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengesahan UU ini,” katanya.

Setelah mendengarkan pendapat, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan Rapat Paripurna menanyakan persetujuan kepada anggota DPR yang hadir.

“Apakah Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU Pensantren dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Fahri, dan dikuti jawaban “Setuju” seluruh Anggota yang hadir.

Baca Juga: Pemerintah dan DPR Sepakati 49 Pasal Draft RUU Pesantren
Pesantren di Amerika akan Beroperasi Juli 2018

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pendapat akhirnya mengatakan RUU Pesantren diinisiasi dikarenakan adanya kebutuhan mendesak sebagai suatu keniscayaan untuk dapat memberikan pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren berdasarkan kekhasannya dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

"Sekaligus menjadi landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan pesantren," kata Menag.

Dikatakan Menag dikutip dari kemenag.go.id, substansi dalam RUU tentang Pesantren sesungguhnya sudah sangat terbuka dengan perkembangan kelembagaan yang ada serta mengakomodir ragam dan varian pesantren sebagaimana fakta yang ada saat ini.

"Substansi dalam RUU Pesantren juga memberikan pengakuan atas pemenuhan unsur pesantren (arkaanul ma'had) dan ruh pesantren (ruuhul ma'had) sebagai syarat pendirian untuk menjaga kekhasan pesantren," kata Menag.

RUU Pesantren lanjut Menag memberi pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional dengan segala kekhasannya.

"Serta pengakuan atas Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang mandiri dan independen dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka penjaminan mutu," kata Menag.

Berita Terkait

Pemerintah dan DPR Sepakati 49 Pasal Draft RUU Pesantren Pemerintah dan DPR Sepakati 49 Pasal Draft RUU Pesantren
DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali

#Sidang Paripurna #DPR #Undang-Undang (UU) #pesantren #Pondok Pesantren #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar