Penyederhanaan Birokrasi, Pangkas Regulasi Panjang dan Berbelit

Petugas memantau dashboard layanan perizinan ekspor impor dan dashboard dwell time atau waktu tunggu pelayanan bongkar muat barang dari kapal di kantor pengelola portal Indonesia National Single Window (INSW) di Jakarta, Senin (6/2). Selain meningkatkan efektivitas pengawasan kegiatan impor dan ekspor, Indonesia National Single Window (INSW) juga merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik bidang ekspor/impor yang transparan dan efisien. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Arah - Bupati Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sahani Saleh mendukung wacana penyederhanaan birokrasi seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Penyederhanaan tersebut akan mengurangi jumlah permasalahan-permasalahan birokrasi yang ada di daerah seperti perihal pengajuan perizinan pembangunan," katanya di Tanjung Pandan, Senin (21/10).

Ia juga sependapat, dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk memangkas regulasi yang dinilai panjang dan berbelit, sehingga dapat menghambat masuk dan berjalannya investasi.

"Walaupun perizinan sekarang sudah melalui sistem "online" tetapi aspek lainnya masih tetap membutuhkan persyaratan administrasi - administrasi yang terkadang panjang," ujarnya. 

Baca Juga: Ini Pernyataan Mahfud MD Usai Bertemu Jokowi
Tak Sengaja Tembakan Air ke Masjid, Polisi Hong Kong Minta Maaf

Ia menilai, penyederhanaan birokrasi tersebut sejalan dengan visi Jokowi - Ma'ruf Amin lainnya yakni menyederhanakan jenjang kepangkatan atau eselonisasi di lingkungan ASN, menjadi dua level berdasarkan kompetensi dan keahlian.

"Saya sependapat agar dua level saja dan bisa lebih fokus kepada jabatan fungsional. Karena jabatan struktural atau eselonisasi sebenarnya memperpanjang birokrasi itu sendiri," katanya.

Menurutnya, dengan terwujudnya wacana tersebut makan nantinya akan menghasilkan kualitas ASN yang berorientasi kepada kinerja dan menghasilkan prestasi-prestasi.

"Wacana tersebut juga akan mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas pungli dan jual beli jabatan," katanya.

Berita Terkait

Bangka Tengah Kembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Bangka Tengah Kembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Hakim MK Adakan Pertemuan, Bahas OTT Patrialis? Hakim MK Adakan Pertemuan, Bahas OTT Patrialis?
Ini Alasan Jasa Marga Tutup Jalan Tol Karawang Barat II Ini Alasan Jasa Marga Tutup Jalan Tol Karawang Barat II

#bangka #Bangka Belitung #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar