Yasonna Laoly Diminta Kembali Menjadi Menkumham

Menkumham Yasonna H. Laoly menjawab wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (8/7) sore. (Foto: Setkab/AGUNG/Humas)

Arah -  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaku diminta kembali untuk menduduki jabatan sebagai Menkumham untuk kedua kalinya.

"Saya baru menghadap bapak presiden, bapak presiden meminta saya membantu dia kembali. Kami diskusi banyak meminta agar usulan dua 'omnibus law' disampaikan beberapa waktu lalu pada pidato pertama di MPR bisa betul-betul diselesaikan segera dan kita berkoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait," kata Yasonna di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.

Yasonna menyampaikan hal tersebut seusai bertemu dengan Presiden Jokowi.

Pada 20 Oktober 2019 di hadapan sidang umum paripurna MPR, Presiden mengatakan pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

"Juga soal deregulasi dalam peraturan level kementerian untuk mempercepat investasi, mempermudah perizinan termasuk perda-perda. Bagaimana perda-perda mendorong pertumbuhan dan kalau ada tumpang tindih sehingga menghalangi investasi maka kita cari solusi yang terbaik untuk itu. Apakah perda itu dibatalkan melalui peraturan presiden pokoknya perda diharmonisasikan agar daerah tidak membuat aturan yang bertentangan dengan arah kebijakan nasional kita," jelas Yasonna.

Presiden menurut Yasonna juga menyoroti pelayanan keimigrasian agar berjalan dengan baik.

"Khususnya keluhan-keluhan orang-orang asing yang masuk apalagi ditengarai staf-staf kita yang kurang punya pelayanan yang baik harus diselesaikan segera," tambah Yasonna.

Isu selanjutnya adalah mengenai kelebihan kapasitas di lapas.

Baca Juga: Yasonna Laoly Dipanggil KPK Jadi Saksi Kasus Korupsi e-KTP
DPR Dukung Usulan Jokowi Terkait Pemberhentian Tito Karnavian

"Secara khusus mendiskusikan hampir 50 persen penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkotika harus dicari jalan kejahatan narkotika sinergitas Kemenkumham, Polri dan BNN, akar masalah harus dicari," ungkap Yasonna.

Untuk itu perlu ada revisi UU Narkotika.

"Revisi UU Narkotika harus disegerakan karena sekarang kejahatan narkotika di sana yang sekarang ini potensi untuk kejahatan narkotika ini mengganggu kita. Konsep rehabilitasi kita perkenalkan kepada pemakai narkoba dan pencegahan serta kampanye lebih luas dalam pencegahan narkotika," ungkap Yasonna.

Berita Terkait

KPK Kembali Panggil Menkumham Yasonna Terkait Proyek E-KTP KPK Kembali Panggil Menkumham Yasonna Terkait Proyek E-KTP
Menkumham Yasonna 2 Kali Mangkir Pemeriksaan KPK Terkait E-KTP Menkumham Yasonna 2 Kali Mangkir Pemeriksaan KPK Terkait E-KTP
Tak Penuhi Panggilan KPK, ini Alasan Yassona Laoly Tak Penuhi Panggilan KPK, ini Alasan Yassona Laoly

#Yasonna Laoly #Menkumham #Kemenkumham #kabinet baru #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar