Sejumlah Politisi dan Menteri Hadiri Harlah ke-20 F-PKB DPR

Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Foto: wikipedia)

Arah - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat (F-PKB DPR) menggelar hari ulang tahun (harlah) ke-20 di lapangan Gedung MPR/DPR, Kamis (31/10/2019). Acara ini dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan sejumlah politisi PKB.

Menteri Pedesaan Halim Abdul Iskandar, Menaker Ida Fauziyah dan eks Menaker Hanif Dhakiri juga hadir di acara harlah. Selain dari internal PKB, sejumlah politisi dari partai lain juga hadir di antaranya politisi PKS Abu Bakar Al Habsiy, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Ini harus masuk dalam buku laporan mengumpulkan kaum patah hati se-Nusantara. Saya tidak akan berpanjangan lebar berpidato. Selamat ultah ke-20, mari buktikan kembali 5 tahun ke depan," ujar Cak Imin.

Baca Juga: Ini Target yang Harus Diraih Kepala BKPM dari Jokowi

Memasuki usia 20 tahun F-PKB DPR fokus memperjuangkan tiga program prioritas yang merupakan amanat Muktamar PKB di Bali. Program prioritas tersebut adalah memperkuat ekonomi kerakyatan, memperkuat dakwah sosial, dan meningkatkan kualitas pendidikan demi tercapainya sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Ketiga program prioritas tersebut akan kami perjuangkan sekuat tenaga melalui anggota kami di Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," kata Sekretaris FPKB DPR RI Fathan Subchi di Jakarta.

Apalagi, lanjut Fathan, dalam periode ini FPKB berhasil menempatkan kadernya sebagai ketua Komisi VI yang peduli pada penguatan ekonomi kerakyatan dan ketua Komisi X yang fokus pada peningkatan pendidikan berkualitas.

Fathan mengatakan, FPKB DPR dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengawal lahirnya beberapa aturan perundangan yang penting bagi kepentingan konstituen dan masyarakat secara umum seperti UU Nomor 6/2014 tentang Desa dan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren.

Dia mengatakan, lahirnya UU Desa dan UU Pesantren menjadi contoh kecil keberpihakan FPKB dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang menjadi basis konstituennya.

"UU Desa yang salah satunya mengamanatkan Dana Desa jelas memberikan kontribusi positif atas geliat pembangunan desa yang terjadi saat ini. Sedangkan UU Pesantren memastikan pondok-pondok pesantren yang menjadi basis konstituen PKB mendapatkan perhatian layak dari negara," jelasnya.



Berita Terkait

DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap    Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap
Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali

#PKB #DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar