Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Foto: Antara)

Arah -Pemerintah diminta meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada 24 Oktober 2019.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada jenis kepesertaan mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 naik dua kali lipat, dari semula Rp 80 ribu dan Rp 55 ribu jadi Rp 160 ribu dan Rp 110 ribu. Iuran peserta kelas 3, naik dari Rp 25.500 jadi Rp 42 ribu. Sementara Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dinaikkan subsidinya dari Rp 23 ribu jadi Rp 42 ribu.

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi menilai kebijakan itu akan semakin menyulitkan rakyat kecil, dan membebani APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kenaikan BPJS Mandiri akan membuat masyarakat kecil harus mengurangi pengeluaran beli makanan bergizi, yang seharusnya berperan dalam pencegahan penyakit. Kenaikan PBI, juga akan membebani Pemerintah Daerah, karena tak semua PBI ditanggung APBN,” ujar Kahfi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, disebutkan BPJS Kesehatan mempunyai hak untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial (DJS) dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Seharusnya jalan lain yang sama-sama kita pikirkan. Bukan ambil langkah yang langsung membebani publik,” katanya di situs DPR.

Dia mencontohkan, pemanfaatan dana cukai rokok untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan, agar dilakukan secara berkesinambungan, bahkan jika perlu menaikkan cukai rokok untuk menutupi beban BPJS.

“Sembari mencari jalan keluar permanen, saya kira Pemerintah masih bisa melakukan relokasi APBN, untuk menutupi defisit,” katanya.

Baca Juga: Iuran BPJS Naik 100 Persen, Warga Bekasi Pilih Turun Kelas
Terkuak, Ini Penyebab Anggaran BPJS Kesehatan Tekor Terus

Untuk jangka panjang, Kahfi menawarkan solusi untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kesehatan.

"Saya amati perbedaan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan, sebelum dan sesudah adanya BPJS. Dulu, jika hanya sakit ringan seperti flu, atau sakit kepala biasa, masyarakat langsung saja ke apotek. Atau memilih istirahat saja," katanya.

Sekarang, lanjut Kahfi, betapapun ringannya sakit yang dirasakan, langsung ke Puskesmas atau klinik BPJS Kesehatan.

"Masyarakat memandang, iuran yang mereka bayarkan setiap bulan, harus mereka rasakan manfaatnya secara langsung. Jika tidak, uang BPJS yang mereka bayarkan dianggap hangus percuma. Cara pandang inilah yang mesti kita ubah bersama-sama,” pungkasnya.

Berita Terkait

Iuran Dinaikkan, Komisi IX Akan Panggil BPJS Kesehatan dan Menkes Iuran Dinaikkan, Komisi IX Akan Panggil BPJS Kesehatan dan Menkes
Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum
Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara

#BPJS Kesehatan #DPR RI #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar