Tanggapan Ketua KPK Soal Kisruh e-budgeting Pemprov DKI

Dok. Ketua KPK, Agus Raharjo (Foto: Arah.com)

Arah -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal polemik sistem penganggaran DKI Jakarta melalui sistem elektronik atau "e-budgeting".

"'E-budgeting' itu kan tidak bisa tiba-tiba ya, Ini kan harus dimulai 'e-planning' dulu, kalau kita sudah tahu 'e-planning' kan pertama visi misi diterjemahkan pada 'e-planning'. Jadi 'e-planning' sendiri ada yang lima tahun, ada yang tahunan di situ targetnya sudah jelas," ucap Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Agus pun menyatakan bahwa seharusnya antara "e-planning" dan "e-budgeting" itu harus ada kesinkronan.

"Sebetulnya 'e-budgeting' itu kan apa yang mau dicapai tiap tahun itu kemudian diterjemahkan melalui 'budget'. Memang detil, memang sampai yang namanya beli alat tulis tetapi kemudian kan tidak seperti itu, masa beli lem aibon sampai sebesar itu. Pasti tidak, pasti itu ada kesalahan tetapi untuk mencapai sesuatu apa itu mestinya jelas. Jadi hubungan antara 'e-planning' dan 'e-budgeting' harus jelas," ucap Agus.

Soal ketidaksinkronan terkait "e-planning dan "e-budgeting" di DKI Jakarta, Agus menyatakan lembaganya belum melihat sejauh itu.

Baca Juga: Ciuman Yusuf Mansur untuk Seorang Supir Bajaj, Subhanallah...
Puan Maharani: Ada Beberapa Tantangan yang Dihadapi Kapolri Baru




"Saya belum melihat sejauh itu tetapi kalau kita melihat, beli aibon sebesar itu pasti ada kesalahan yang mereka tidak melihat perencanaannya," ucap Agus dikutip antara.

Namun, Agus menegaskan bahwa baik sistem "e-planning" maupun "e-budgeting" itu memberikan akses terhadap masyarakat untuk mengetahui soal belanja anggaran tersebut.

"Sebenarnya 'e-planning', 'e-budgeting' itu memberikan akses pada masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh baik kementerian atau daerah. Jadi, kalau anda tahu misalkan kementerian A itu apa yang mau dicapai kemudian sampai detil seperti itu anda kan kemudian tahu, loh ini kok beli barang seperti ini. Ini kalau terbuka rakyat kan bisa menilai," kata Agus.

Berita Terkait

KPK Tangkap Hakim Terkait  OTT di Bengkulu KPK Tangkap Hakim Terkait OTT di Bengkulu
KPK: Para Istri Harus Menjaga Suami Agar Tak Korupsi KPK: Para Istri Harus Menjaga Suami Agar Tak Korupsi
Wali Kota Mojokerto Diperiksa KPK Soal Suap Wali Kota Mojokerto Diperiksa KPK Soal Suap

#KPK #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #korupsi #Anies Baswedan #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar