Pilot Project Nontunai, Warga Desa Bisa Gunakan Uang Elektronik

Ilustrasi pembayaran non-tunai (Foter/CCO)

Arah -Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakaan, Kabupaten Cirebon telah ditetapkan menjadi Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif Menuju Desa Juara Lahir Batin. Sebentar lagi, warga desa dapat bertransaksi di toko kebutuhan sehari-hari di dekat tempat tinggal mereka dengan uang elektronik. 

 “Kami berinisiatif menciptakan ekosistem pembayaran nontunai secara keseluruhan dengan dukungan Bank Dunia atas kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat melalui sebuah proyek percontohan percepatan keuangan,” tutur Head of Project Management Office Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Djauhari Sitorus dalam acara Peluncuran Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif Menuju Desa Juara Lahir Batin, bebera[a waktu lalu.
 
Proyek percontohan ini merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong lebih banyak lagi masyarakat yang memiliki dan menggunakan produk dan layanan keuangan formal. Proyek ini sejalan dengan program kerja TPAKD Jabar yang mendukung program #DesaJuara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di area percepatan keuangan inklusif.
 
“Pada tahap awal uang elektronik sudah dapat digunakan di tiga toko yang berjarak sekitar satu kilometer jauhnya dari desa mereka,” jelas Djauhari.
Selanjutnya pihaknyaakan menyiapkan 22 toko di dalam desa guna melayani pembayaran nontunai berbasis QR code.
 
Desa Pegagan Kidul yang dihuni 1.873 rumah tangga dan 3.142 keluarga ini terletak di Kecamatan Kapetakaan pada Kabupaten Cirebon. Mayoritas rumah tangga beranggotakan sedikitnya satu pekerja migran luar negeri atau pekerja migran domestik, dan banyak yang masih menerima Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) atau bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
 
Pendapatan mayoritas rumah tangga tak lebih dari 5 juta per bulan, dan masih ada yang tidak memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama pribadi. Selain itu, masih ada 639 rumah tangga yang tidak memiliki rekening bank alias unbanked, namun memilih untuk menyimpan tabungannya secara informal. Padahal, menurut Djauhari, masyarakat dapat bertransaksi lebih aman dan lebih murah dengan uang elektronik.
“Risikonya pun terbilang lebih kecil terhadap adanya bencana alam maupun kejahatan dengan menyimpan uang di perusahaan tekfin maupun perbankan,” lanjut Djauhari.
 
Tak hanya bagi pembeli, pelaku usaha mikro dan kecil juga diuntungkan dengan pembayaran nontunai. Terlebih sejumlah penyedia jasa telah menyatakan kesiapannya mendukung rencana DNKI.
 
“Seluruh transaksi non-tunai ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit. Ini akan menguntungkan pelaku usaha, karena mereka bisa mendapat berbagai opsi pembiayaan baru”, kata Djauhari.
Djauhari dilansir situs Kemenko Perekonomian, berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat Desa Pegagan Kidul dan kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengoptimalkan produk layanan keuangan formal yang ada sesuai kebutuhan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini juga diharapkan dapat dijadikan contoh agar dapat diterapkan TPAKD Jabar di lokasi lain dan SNKI di provinsi lain di Indonesia. 
 
Untuk diketahui, proyek percontohan ini ditujukan kepada seluruh warga desa, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI purna, bekerja sama dengan beberapa mitra industri keuangan. Mereka akan dikenalkan berbagai produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, seperti tabungan, tabungan emas, asuransi kesehatan, dana pensiun, pinjaman mikro, dan uang elektronik.

Berita Terkait

Pegadaian Raih Gelar 'The Best BUMN 2019' Pegadaian Raih Gelar 'The Best BUMN 2019'
Jakarta Utamakan Pasokan Beras Lokal Jakarta Utamakan Pasokan Beras Lokal
2.000 Wartawan Diperkirakan Liput Asian Games 2018 2.000 Wartawan Diperkirakan Liput Asian Games 2018

#pembayaran non tunai #Transaksi online #Keuangan #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar