Saran Anak SBY Terkait Perjanjian Dagang Internasional Indonesia

Edy Baskoro Yudhoyono

Arah -  Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menginginkan perjanjian perdagangan internasional yang sedang dirundingkan oleh pemerintah dengan berbagai negara benar-benar menguntungkan Indonesia dalam berbagai aspek.

Edhie Baskoro Yudhoyono dalam rilis di Jakarta, Kamis, meminta Kementerian Perdagangan harus memastikan Indonesia dapat keunggulan dalam perjanjian ini.

"Pastikan betul proyeksi yang sudah dipikirkan benar-benar mengena bagi Indonesia," katanya.

Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Ibas itu mengingatkan pula bahwa fokus Indonesia saat ini adalah investasi dan ekspor seperti yang sering dikatakan oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, ujar dia, disayangkan bahwa kinerja ekspor Indonesia pada saat ini turun selama hampir satu tahun terakhir.

"Jangan sampai kita hanya dibanjiri produk luar negeri, sehingga produsen lokal kita menjadi sulit dalam berkompetisi karena kalah dari segi kualitas dan kuantitas," katanya.

Untuk itu, ujar Edhie Baskoro, pemerintah harus terus berikhtiar untuk menawarkan dan mempromosikan hasil dari pengusaha dalam negeri dengan kualitas yang baik, harga yang tepat, dan pengiriman yang cepat.

Baca Juga: Walhi Sebut Proyek Kereta Cepat Munculkan Masalah Lingkungan
Bikin Adem, Ratu Yordania Unggah Foto Raja Salat di Padang Pasir




Mengutip antara, ia juga mengemukakan regulasi pemerintah dalam memberikan kelonggaran bagi negara lain harus disiasati dengan strategi memproteksi pengusaha lokal.

"Pemerintah memberikan kelonggaran bagi pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri, sehingga ketika mereka melakukan ekspor mereka dapat bersaing. Bukan sebaliknya malah memberikan tarif yang longgar kepada para pedagang dari negara-negara lain. Transfer teknologi juga harus nyata bagi Indonesia agar memiliki kemampuan untuk bersaing," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan perjanjian internasional dengan negara atau institusi lain untuk meningkatkan ekspor dapat terselesaikan paling tidak pada akhir 2020.

Berita Terkait

Tidak Setuju, Demokrat Anggap Hak Angket Bisa Perlemah KPK Tidak Setuju, Demokrat Anggap Hak Angket Bisa Perlemah KPK
Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum
Rutin Gelar Pertemuan,Gerindra-Demokrat Bantah Bahas Pilpres 2019 Rutin Gelar Pertemuan,Gerindra-Demokrat Bantah Bahas Pilpres 2019

#Partai Demokrat #sby #Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) #DPR RI #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar