Putusan MA Terkait Kasus First Travel Dinilai Janggal

Gedung Mahkamah Agung (Dok. mahkamahagung.go.id)

Arah -Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait proses hukum kasus First Travel dinilai janggal. Dalam putusannya, MA menyatakan barang sitaan atas kasus tersebut dikembalikan pada negara.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily. Dia menilai ada kejanggalan dalam putusan itu karena negara tidak dirugikan dengan proses yang terjadi akibat dari kasus First Travel.

"Tidak ada negara sepeserpun dirugikan dari proses yang terjadi akibat dari kasus yang ada, justru negara lalai terhadap praktek penyelenggaraan yang seharusnya negara hadir memberikan proteksi terhadap calon jemaah yang ingin menunaikan ibadah umroh itu,” ujar Ace.

Menurut Ace dilansir situs DPR, negara lalai terhadap korban First Travel karena ketidakmampuan dalam pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggara ibadah umroh. Dia menambahkan Komisi VIII telah beberapa kali memanggil Kementerian Agama.

“Hampir sebagian besar penyelenggara ibadah umroh menarik dana dari masyarakat tanpa dikontrol sedemikian tentang bagaimana audit keuangan dari setiap penyelenggara travel tersebut,” paparnya.

Dikatakan Ace, kasus seperti ini tidak hanya pada First Travel. Sebelumnya telah muncul kasus Abu Tour yang melakukan hal yang sama.

“Alih-alih ini diselesaikan dengan proses hukum (yang adil), namun yang terjadi aset-aset milik First Travel tersebut malah diserahkan kepada negara. Ini menurut saya agak aneh dan janggal,” tandas Ace.

Baca Juga: Langkah Menteri Agama Tengahi Kasus First Travel
Wapres Ma’ruf Amin Angkat Bicara Soal Dana Jamaah First Travel

Seharusnya, lanjut dia, memberikan perlindungan. Namun hasil sitaan dari First Travel malah diserahkan kepada negara. Kejanggalan ini, menurut Ace, perlu dicarikan solusinya.

Ace mengatakan, DPR harus memanggil Kementerian Agama guna memastikan nasib para korban. Dia menyebut ada beberapa solusi yang bisa dilakukan.

"Kalau memang mau diselesaikan melalui proses hukum, tentu keputusan MA ini kan sudah selesai, dan kalau ada upaya hukum yang dilakukan para korban supaya hartanya tersebut bisa diambil alih langsung para korban, harus ada proses hukum lain yang bisa dilakukan,” ungkapnya.

Ace mengatakan aset First Travel yang ada saat ini perlu dihitung ulang.

“Nilainya berapa, lalu sisanya kalau penuh negara membiayai. Karena ini pun juga akibat dari kelalaian dari negara,” pungkasnya.

Berita Terkait

DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap    Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap
Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali

#First Travel #DPR #Mahkamah Agung #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar