Revisi UU Sisdiknas Harus Menjawab Isu Mendasar

Abizard Rahadiyan Wahyudi dan Ammarsatya Esza, siswa MAN 1 Yogyakarta. (Foto:Kemenag)

Arah - Revisi UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diinisiasi Komisi X DPR RI diharapakan menjawan berbagai isu penting dan mendasar dunia pendidikan nasional. Revisi ini juga harus menjawab tantangan pendidikan skala global dan revolusi industri 4.0.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengemukakan hal ini saat memimpin rapat dengar pendapat umum dengan beberapa rektor dari sejumlah kampus, di ruang rapat Komisi X, Senayan, Jakarta (5/12/2019). Rapat ini untuk meminta masukan sebanyak mungkin terkait isu penting dunia pendidikan untuk memperkaya materi revisi UU Sisdiknas.

 “Kami ingin sebanyak mungkin mendapat masukan untuk mematangkan Prolegnas yang diajukan Komisi X soal revisi UU No.20/2003 tentang Sisdiknas. UU ini jadi bagian dari ikhtiar kami,” ujarnya.

Agenda revisi, lanjut Syaiful, fokus pada persoalan pendidikan sampai hari ini, tantangan dunia pendidikan di dalam negeri, dan soal regulasi pendidikan Indonesia.

“Pembangunan pendidikan yang tertuang dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas yang diterjemahkan dalam Rensta pendidikan tahun 2015-2019 belum mampu menjawab isu pendidikan yang paling mendasar dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah,” jelasnya.

Baca Juga: Tegas! Erick Thohir Larang BUMN Bagi-bagi Suvenir
Presiden Dipilih MPR, Akademisi: Itu Tak Masuk Akal

Isu pendidikan dasar menengah seperti layanan pendidikan berkeadilan, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan pendidikan unggul bermutu dalam era persaingan global. Persoalan turunannya dari pendidikan dasar menengah tersebut adalah pemenuhan saran prasaran pendidikan, pelaksanaan pendidikan dasar menengah, standar nasional pendidikan dasar menengah, dan standar Pendidikan serta tenaga kependidikan.

“Mas Nadiem membawa angin perubahan yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Kami berharap skema perubahan ini tidak parsial. Komisi X menginisiasi semua konten bisa didorong ke dalam pasal revisi UU No.20/2003,” seraya menambahkan, “Kondisi pendidikan ini membutuhkan keberanian dari semua pemangku kepentingan untuk terus membuat terobosan dan membuat lompatan kebijakan di bidang pendidikan,” pungkas Syaiful.

Berita Terkait

Anggota Dewan Ingatkan Tantangan untuk Mendikbud Baru            Anggota Dewan Ingatkan Tantangan untuk Mendikbud Baru
Menanti Terobosan Baru Nadiem di Dunia Pendidikan Menanti Terobosan Baru Nadiem di Dunia Pendidikan
Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum

#Pendidikan #Nadiem Makarim #DPR RI #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar