Jaga Kinerja Perbankan Nasional, Sinergi LPS-OJK Perlu Diperkuat

Otoritas Jasa Keuangan

Arah - Sinergi antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera diperkuat dalam rangka menjaga kinerja perbankan nasional.

"Saya berharap jangan melihat banyaknya bank yang dilikuidasi LPS sebagai indikator keberhasilan. Tetapi bagaimana LPS mampu mencegah likuidasi tersebut," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Menurut dia, untuk itu perlu kerja sama yang baik antara OJK dengan LPS agar tidak banyak bank perkreditan rakyat (BPR) dilikuidasi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menginginkan agar semua BPR tetap sehat. Apalagi, ujar dia, pencegahan dinilai jauh lebih baik daripada mengatasi BPR yang bermasalah.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI berencana membentuk badan supervisi yang mengawasi OJK karena kualitas pengawasan regulator tersebut dinilai menurun.

"DPR merasa kualitas pengawasan OJK menurun, apa karena belum matang, usianya 10 tahun atau ada yang salah," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subhi dalam diskusi InfoBank yang digelar di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Namun, Fathan belum menyebut teknis pembentukan badan pengawas tersebut tapi dipastikan akan segera dibentuk dalam waktu dekat. Menurut dia, munculnya permasalahan di Bank Muamalat, Asuransi Jiwasraya dan Bumi Putra akan menjadi momentum bagi wakil rakyat mengevaluasi standar OJK dalam melakukan pengawasan.

Nantinya, badan supervisi akan bertugas melakukan pengawasan terhadap langkah yang dikeluarkan OJK dalam menangani permasalahan lembaga jasa keuangan, sama halnya dengan Badan Supervisi Bank Indonesia.

Baca Juga: DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah
10 Hari Jabat Komisaris Pertamina Ini Gebrakan yang akan Dilakukan Ahok

Sebelumnya, LPS mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran suku bunga bank yang tinggi.

"Biasanya, ketika bank itu sudah bermasalah, kesulitan likuiditas, mereka butuh dana segar untuk operasional bank dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dengan iming-iming bunga yang lebih tinggi. Maka kami mengimbau kepada masyarakat, hati-hati pada bank yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding pasar," kata Sekretaris LPS Muhamad Yusron di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2019).

Dia meminta masyarakat untuk memerhatikan suku bunga bank yang ditetapkan LPS agar bisa mendapatkan penjaminan, yakni sebesar 9 persen untuk BPR dan 6,5 persen untuk bank umum.

"Kalau melebihi itu, tidak dijamin oleh LPS. Banyak juga kasus yang tidak memberikan suku bunga lebih tinggi, tapi dalam bentuk cashback. Jadi ketika kita menabung dapat bunga, misalnya 9 persen di BPR, tapi mereka memberikan uang tunai misalnya Rp1 juta sebagai bagian dari promosi bank," katanya.(ant)

Berita Terkait

DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap    Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap
OJK Akan Diawasi Badan Supervisi Komisi XI DPR OJK Akan Diawasi Badan Supervisi Komisi XI DPR

#OJK #perbankan #DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar