Strategi Mahfud untuk Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Foto Mahfud MD (Sumber Google)

Arah -  Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak hanya sebatas untuk penegakan hukum saja. Pemenuhannya bisa seperti penegakan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, penguatan DPR dan meluasnya kekuatan komunitas masyarakat.

Mahfud mengatakan hal tersebut telah berlangsung sejak reformasi digulirkan di Indonesia. Sehingga tidak ada alasan sebut Mahfud, untuk mengungkit kembali pelanggaran HAM yang sebelumnya terjadi.

“Penyelesaian HAM masa lalu itu dibagi tiga. Satu yang sedang berjalan peradilannya, ada beberapa itu. Yang kedua, yang sudah selesai yang sudah diputus tapi selalu diungkit - ungkit lagi. Padahal masalahnya sudah enggak ada. Lalu yang ketiga, yang memang sulit diselesaikan seperti kasus 65 misalnya, kasus 84 itu petrus. Gimana menyelesaikannya ? Objeknya, subjeknya enggak jelas terus alat buktinya enggak ada,” kata Mahfud di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung.

Tetapi Mahfud berjanji akan segera merembukan hal tersebut agar segera terselesaikan. Rencananya kata Mahfud, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terdahulu harus membuat undang - undang.

Baca Juga: Catat! Ternyata Inilah Rahasia Umur Panjang Masyarakat Jepang
Liverpool Lolos, Masih Tersisa 2 Tiket ke Babak 16 Besar Liga Champions

Undang - undang yang nanti dibuat ucap Mahfud, harus bisa mencakup tata cara penyelesaian pelanggaran HAM yang peradilannya sedang berlangsung, yang sudah di vonis dan yang sulit diselesaikan.

“Sehingga sekali buat, sekali selesai (undang - undangnya). Apapun keputusannya, kita bertemu untuk merumuskan satu wada itu,” ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan seperti kasus 65 yang sering dibahas berkali - kali, yang tak kunjung selesai penuntasannya. Diharapkan dengan adanya undang - undang penuntasan HAM mendatang, kasus terdahulu dapat diselesaikan.

Targetan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas akan selesai dalam satu tahun mendatang. Alasannya, harus dirumuskan terlebih dahulu undang - undang yang baru. /Arie Nugraha/

Berita Terkait

Anies ke lokasi Kebakaran di Museum Bahari Anies ke lokasi Kebakaran di Museum Bahari
Indonesia Terapkan Tarif Nol Untuk Produk Palestina Indonesia Terapkan Tarif Nol Untuk Produk Palestina
BMKG: Waspada Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim  BMKG: Waspada Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

#Mahfud MD #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar