Sederhanakan Birokrasi, BIN Kumpulkan Humas Kementerian

Badan Intelijen Negara

Arah -  Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berkomitmen untuk membangun Indonesia Maju. Beberapa program tersebut diantaranya adalah penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Guna menunjang program tersebut, Pemerintah terus menjalin koordinasi yang intens dengan berbagai pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama terkait Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berkaca pada kondisi tersebut, BIN mengajak Humas K/L untuk meningkatkan kerja sama dan sinergitasnya.

“Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait berbagai Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi dan Deradikalisasi perlu terus dilakukan guna meraih simpati dan dukungan publik”, demikian sambutan Sekretaris Utama BIN, Zaelani.

"Penyederhanaan Regulasi dan Deradikalisasi, terdapat kemungkinan adanya resistensi dari elemen masyarakat yang belum memahami dan tidak menerima kebijakan tersebut. Antisipasi atas resistensi tersebut harus dapat diminimalisir bahkan direduksi dampaknya guna menghindari polemik yang dapat memicu kegaduhan publik”sambung Zaelani.

Baca Juga: Ciuman Yusuf Mansur untuk Seorang Supir Bajaj, Subhanallah...
Erick Thohir Pecat Ari Askhara, Ini Plt Dirut Garuda Indonesia

Selama ini, masyarakat cenderung mengeluhkan tentang regulasi yang tumpang tindih maupun birokrasi Pemerintahan yang panjang dan berbelit. Akibatnya, berbagai perizinan menjadi terhambat bahkan gagal di tengah jalan. Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin menyerukan untuk menyederhanakan regulasi dan memangkas birokrasi.

Penyederhanaan regulasi dan perampingan birokrasi dinilai mampu memberikan dampak positif. Salah satu implikasi tersebut adalah mempercepat pengambilan keputusan dalam proses administrasi pemerintahan. Dengan proses birokrasi yang lebih sederhana, diharapkan mampu mempercepat masuknya investasi dan mendongkrak daya saing Indonesia.

Rencana Pemerintah tersebut bukan berarti tidak menemui hambatan. Beberapa hal tesebut diantaranya adalah resistensi dari berbagai pihak yang mendapat keuntungan dari ketidakteraturan regulasi tersebut sehingga jika tidak segera dilakukan kebijakan penataan regulasi dikawatirkan akan menghambat pelayanan publik yang pada akhirnya akan menghambat iklim investasi dan.peningkatan ekonomi lainnya.

Sementara itu, perampingan birokrasi melalui pemangkasan Eselon III dan IV juga rentan memicu resisten dari kalangan ASN itu sendiri. Sebab, rencana tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi pendapatan (take home pay) dan menimbulkan kekacauan koordinasi di level pelaksana. Keresahan tersebut menjadi indikasi awal tentang belum optimalnya sosialisasi kebijakan Pemerintah tersebut.

Melalui Forum Bakohumas, BIN berupaya mengajak seluruh Humas Kementerian/Lembaga untuk ikut bersinergi mengamankan kebijakan Pemerintah tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam menerjemahkan visi-misi Presiden Jokowi. Selain itu, sinergitas dalam.forum diskusi ini juga diharapkan dapat menginventarisasi potensi hambatan dalam menerapkan kebijakan tersebut, sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang muncul.

Berita Terkait

DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Ustadz Adnin Minta Pemerintah Adil dan Jangan Tebang Pilih! Ustadz Adnin Minta Pemerintah Adil dan Jangan Tebang Pilih!
Wacana Penghapusan EselonIII-IV, Ribuan Pejabat DKI Bakal Digusur Wacana Penghapusan EselonIII-IV, Ribuan Pejabat DKI Bakal Digusur

#Pemerintah #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar