Curhat Gubernur Sulsel Terkait Dana Insentif Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah/lina

Arah -  Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengeluhkan kecilnya nilai dana intensif daerah (DID) yang diterima Pemerintah Provinsi Sulsel, di hadapan pimpinan dan anggotan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang sedang menggelar kunjungan kerja di Makassar, Sulsel.

Nurdin juga mempertanyakan, mengapa dana intensif daerah yang diterima Sulsel untuk 2020, hanya Rp500 juta, padahal provinsi yang dipimpinnya itu, sudah sembilan kali menerima penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
"Jumlah cukup kecil, makanya saya bilang tadi supaya betul-betul lebih objektif, karena Sulsel ini penyumbang. Kita sudah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita. Sangat bagus, bahkan terbaik di Indonesia inflasi juga sangat turun, daya beli masyarakat juga sangat bagus, tadi ibarat ini mobil lari kencang," urai Nurdin.
Pada kecepatan yang tinggi, tapi temperatur tetap normal, Nurdin berharap, itu bisa terus terjaga, dan Sulsel mendapat apresiasi lebih.
"Masa kita sudah menjaga pertumbuhan, tapi justru diganjar dengan DID yang rendah," keluh Nurdin.
Menanggapi hal itu, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Putut Hari Satyaka, yang mendampingi Banggar DPR RI dalam kunjungan kerjanya mengakui, jika memang, DID Sulsel turun jauh.
"Sekarang turun hanya Rp500 juta. Tapi perlu diingat WTP itu bukan parameter untuk mendapatkan DID. Itu hanya penilaian atau pertanda untuk dapat insentif," jelas Putut tanpa menyebutkan angka penurunan DID tersebut di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Makassar.
Putut menjelaskan, yang menjadi penilaian untuk mendapat DID itu, dilihat dari segi infrastruktur juga. "Jadi ada 11 kriteria untuk menetapkan jumlah DID yang diperoleh, diantaranya pendidikan dan kesehatan," tegas Putut.
Untuk tahun 2020 nanti, dari data Banggar DPR RI diketahui, total DID yang digelintorkan pemerintah pusat ke Sulsel sebesar Rp510 miliar. Setelah Provinsi Sulsel yang terendah yang hanya menerima Rp500 juta, ada juga Kabupaten Pinrang yang hanya Rp250 juta.
Bahkan, ada tujuh dari 24 kabupaten/kota yang ada, yang tidak mendapat DID yaitu Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Luwu Timur, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, dan Kota Parepare. /lina/

Berita Terkait

April 2018, The Script Siap Guncang Jakarta, Ini Harga Tiketnya April 2018, The Script Siap Guncang Jakarta, Ini Harga Tiketnya
Dituding Keliru Oleh Sylviana Murni, Ini Balasan Polri Dituding Keliru Oleh Sylviana Murni, Ini Balasan Polri
Kawal Pemeriksaan Rizieq, FPI Siap Geruduk Mapolda Metro Jaya Kawal Pemeriksaan Rizieq, FPI Siap Geruduk Mapolda Metro Jaya

#Makassar #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar