Tingkatkan Daya Saing, Izin Pelabelan UMKM Harus Dipermudah

Ilustrasi kerajinan tenun (Dok.Kemenkop UKM)

Arah - Anggota Badan Anggaran DPR RI Muhammad Yahya Zaini menginginkan adanya kemudahan perizinan bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini terkait pelabelan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Jika masalah kemasan dan label tidak segera diperbaiki, akan kalah bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain," ujar Yahya Zaini dalam rilisnya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, bila izin dari produk pelaku UMKM dipersulit, mereka tidak bisa mengirim ke daerah lain. 

"Saya kira harus ada kepedulian dari pemerintah untuk memberikan edukasi dan fasilitas. Edukasi sangat penting, pemerintah juga perlu memfasilitasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM," ucapnya.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut Penentuan Nama Dirut PLN Minggu Ini
Kemasan Jadi Kekuatan Daya Saing Produk Indonesia

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, UMKM yang sedang mengembangkan daya saingnya untuk berkompetisi di tingkat global perlu diberikan kemudahan dalam menerapkan standardisasi ekspor produk mereka.

"Kami harap ada langkah-langkah yang dilakukan BSN (Badan Standardisasi Nasional) dalam rangka menyiapkan para pengusaha kita agar siap ekspor ke luar negeri," katanya.

Dikatakan Mufti Anam, ada beberapa hal terkait perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan berbagai pihak yang harus ditanggapi segera BSN. Dia berharap BSN dapat meningkatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan peluang pengusaha nasional untuk berkompetisi di level global.

Politisi PDIP itu mencontohkan dirinya menemukan kasus UMKM yang diberikan ruang cukup ekspor untuk ke Jepang. Namun setelah masuk ke sana dinilai tidak mampu memenuhi standar produk di negara tersebut.

Berita Terkait

Dongkrak Eksport Agro, Indonesia Perkuat Kemitraan dengan Jepang Dongkrak Eksport Agro, Indonesia Perkuat Kemitraan dengan Jepang
DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Pemerintah Belum Optimal Kembangkan Koperasi dan UMKM Pemerintah Belum Optimal Kembangkan Koperasi dan UMKM

#UMKM #Ekspor #DPR #Produk Lokal #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar