Omnibus Law Harus Lindungi Pelaku UMKM

Salah satu produk kreatif usaha kecil Maluku adalah kain tenun. (Foto: malukuprov.go.id)

Arah -Omnibus Law sektor ketenagakerjaan yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja harus dapat memberikan perlindungan kepada pengusaha UMKM dalam negeri dan seluruh kalangan masyarakat.

"RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum," ujar anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat, Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu dugaan pemangkasan kebijakan mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

Menurutnya, berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah dirasakan terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law. Untuk itu, rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektifitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun yang perlu lebih dikuatkan dasar kepentingannya.

Dengan demikian, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Triawan Munaf dan Yenny Wahid Jadi Petinggi Garuda
Ini Sosok Kandidat Kuat Dirut dan Komut Baru Garuda Indonesia

DPR telah meminta kepada pemerintah untuk segera menyerahkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja, sehingga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bertekad memperjuangkan agar RUU Cipta Lapangan Kerja bisa menjadi kepunyaan buruh atau pekerja, dan pengusaha.

"Sebagai wakil rakyat, sepakat. Kami tidak akan menghambat investasi. Tapi hal-hal yang menjadi keberatan dan merugikan buruh, akan kami bantu fasilitasi," kata politisi Fraksi Partai Gerindra.(ant)

Berita Terkait

Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum
DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan
Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara

#Omnibus Law #DPR RI #UMKM #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar