Anggota DPR Ingatkan Menteri ESDM Hati-hati Keluarkan Pernyataan

Ilustrasi: tabung gas elipiji ukuran tiga kilogram (Antara Foto/Adeng Bustomi)

Arah -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif diingatkan agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Sebagai pejabat publik yang langsung berhubungan dengan rakyat, pernyataan Menteri ESDM harus terukur sehingga tidak meresahkan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, Arifin mengatakan akan mencabut subsidi dan menaikkan harga elpiji 3 kg pada semester II Tahun 2020. Tak berselang lama, pernyataan tersebut diralat langsung Arifin dan mengatakan bahwa kenaikan elpiji 3 kg itu baru sebatas wacana. Kemudian mendapat penegasan lagi oleh Presiden Joko Widodo bahwa hal tersebut masih sebatas wacana.

 “Pak menteri ini sekarang jadi pejabat publik yang langsung berhubungan dengan rakyat. Saya minta setiap pernyataan yang keluar itu harus terukur, sehingga tidak berdampak seperti ini. Apa latar belakang Bapak mengungkapkan kenaikan elpiji itu, tapi kemudian beberapa hari itu diralat. Itu menandakan Pak Menteri tidak terukur. Artinya Bapak belum siap jadi pejabat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman saat rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Dilansir dpr.go.id, Gandung tidak menampik jika selama ini ada penyalahgunaan subsidi elpiji 3 kg. Namun, bukan subsidi yang harus ditarik dan harga dinaikan tetapi pelaku penyalahgunaan elpiji bersubsidi tersebut yang harus ditindak.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Kardaya Wanika. Dia menilai jika sebelumnya Menteri ESDM mengeluarkan wacana menarik subsidi dan kemudian menaikan harga gas elpiji pada semester ke II di Tahun 2020, sejatinya belum sampai semester II, di kalangan masyarakat, harga gas elpiji sudah naik pasca wacana tersebut dilontarkan.

Baca Juga: Minta Harga Tiket Terjangkau, Ini 3 Saran Menhub untuk Garuda Indonesia
Pengaduan Kredit Dominasi Pelaporan ke OJK pada 2019

Dia berharap agar kebijakan rencana kenaikan elpiji ini tidak disampaikan ke masyarakat terlebih dahulu, sebelum tuntas pembahasannya. Pasalnya, elpiji itu termasuk energi, di mana semuanya sudah diatur dalam Undang-undang.

“Sehingga jika ada kebijakan baru, seharusnya didiskusikan terlebih dahulu kepada DPR RI. Bukan tiba-tiba langsung diungkapkan ke publik,” pungkas Kardaya.

 

Berita Terkait

Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali
Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap    Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap
DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang

#Gas elpiji 3 kg #Kementerian ESDM #DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar