Ini Uang yang Harus Disiapkan Jika Ingin Kasus Korupsi Dihentikan

Ilustrasi: Pecahan uang Rp100 ribu. (Antara Foto/tr/EA/bd)

Arah - Janji uang sebesar Rp2,5 miliar kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu senilai Rp2,5 miliar, kata ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Irene Putri dalam sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

"Terdakwa I selaku Direktur Keuangan dan Human Capital pada PT Brantas Abipraya dan terdakwa II selaku Senior Manager Pemasaran pada PT Brantas Abipraya bersama-sama dengan Marudut menjanjikan uang sejumlah Rp2,5 miliar dalam bentuk dolar AS sejumlah 186.035 dolar AS kepada Sudung Situmorang selaku Kajati DKI Jakarta dan Tomo Sitepu selaku Aspidsus Kajati DKI Jakarta," ia menjelaskan.

Tujuan pemberian uang itu adalah agar Sudung dan Tomo menghentikan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan keuangan PT Brantas Abipraya yang dinilai merugikan keuangan negara senilai Rp7,028 miliar.

Sudung mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) pada 15 Maret 2016 untuk melakukan penyelidikan dan meminta keterangan empat staf PT Brantas.

Namun di surat permintaan keterangan itu, Sudi disebut sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga Sudi memahaminya bahwa perkara penyimpangan tersebut sudah masuk tahap penyidikan dan Sudi menjadi tersangka.

"Karena itu terdakwa I meminta terdakwa II untuk ikut membantu dalam menghentikan penyidikan kasus tersebut. Menindaklanjuti permintaan terdakwa I, terdakwa II mencari informasi kemudian diketahui Kajati DKI Jakarta adalah Sudung Situmorang yang kenal dekat dengan Marudut," ungkap jaksa Irene.

Sehingga pada 22 Maret 2016, Dandung, Khairiansyah, Joko WIdiyantoro dan Marudut bertemu di Club House lapangan Golf Pondok Indah. Dandung meminta Marudut menyampaikan kepada Sudung untuk menghentikan penyidikan dan Marudut menyanggupinya.

Marudut kemudian menemui Sudung dan Tomo pada 23 Maret 2016 di kantor Kejati DKI Jakarta.

"Dalam pertemuan tersebut Marudut meminta kepada SUdung dan TOmo untuk menghentikan penyelidikan yang menurut pengetahuan terdakwa dan Marudut sudah masuk tahap penyidikan. Atas permintaan tersebut Sudung memerintahkan Marudut untuk membicarakan lebih lanjut dengan Tomo Sitepu," tambah Irene.

Tomo pun kembali bertemu dengan Marudut, dalam pertemuan itu Tomo menyampaikan bahwa kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan meski sebenarnya masih dalam penyelidikan.

"Karena itu Marudut meminta agar perkara itu dihentikan atau diturunkan menjadi penyelidikan. Selanjutnya TOmo Sitepu menyetujui untuk menghentikan penyidikan dengan syarat terdakwa I memberikan sejumlah uang dan permintaan tersebut disanggupi oleh Marudut," tambah jaksa.

Hasil pertemuan dilaporkan Marudut ke Dandung. Dandung pun meminta uang sejumlah Rp2,5 miliar kepada Sudi untuk diberikan kepada Tomo dan Sudung.

Berita Terkait

Kejaksaan Bentuk Tim Khusus Klarifikasi Kasus Suap PT Brantas Kejaksaan Bentuk Tim Khusus Klarifikasi Kasus Suap PT Brantas
Karena 'Papa Minta Saham', Setya Novanto Minta UU Tipikor Diuji Karena 'Papa Minta Saham', Setya Novanto Minta UU Tipikor Diuji
KPK Selidiki Dugaan Permintaan Uang 2 Hakim Tipikor KPK Selidiki Dugaan Permintaan Uang 2 Hakim Tipikor

#Kasus Korupsi #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #Cegah Korupsi #Pemberantasan Korupsi

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar