Bahas Laut China Selatan, Menlu AS Temui Presiden Filipina

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (kanan) menyambut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dalam kunjungannya ke Istana Presiden Malacanang, Metro Manila, Filipina, Rabu (27/7). (ANTARA FOTO/REUTERS/Aaron Favila)

Arah - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat John Kerry menemui Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Manila, Rabu (27/7), guna membahas agenda prioritas pemerintahannya beserta kemungkinan dialog dengan Tiongkok untuk meredakan ketegangan di Laut China Selatan.

Kerry merupakan salah satu pejabat tertinggi AS yang mengunjungi Filipina sejak Duterte terpilih dalam pemilihan umum pada Mei, pasca-pertemuan para menteri luar negeri negara kawasan Asia Tenggara di Laos pekan ini.

"Kami akan mendengar agenda prioritas pemerintahan (Duterte), dan berusaha mengenalnya lebih dekat," kata seorang pejabat pemerintah AS jelang pertemuan.

"Kami juga akan membahas agenda kerja sama kedua negara berikut bidang yang nantinya jadi sasaran."

Duterte akan menjamu Kerry di istana presiden untuk santap siang resmi.

Penyambutan itu dinilai pejabat AS sebagai langkah yang belum pernah dilakukan, dan jamuan di istana presiden baru menandai betapa pentingnya hubungan dan aliansi dengan AS.

Kerry menerangkan, ia mendukung kembali dibukanya dialog antara Filipina dan Tiongkok untuk membahas hasil persidangan internasional terkait sengketa di Laut China Selatan, yang diputuskan awal bulan ini.

Tiongkok menolak keputusan Pengadilan Permanen Arbitrase (PCA) pada 12 Juli di Den Haag, pasalnya Filipina memenangkan perkara atas perairan tersebut.

Dalam pertemuan di Vientiane, Menteri Luar Negeri China Wang Yi meminta agar Kerry mendukung adanya dialog bilateral guna memulihkan hubungan Manila dan Beijing.

"Harapannya, pertemuan ini dapat lebih mengeksplorasi pertanyaan tentang seperti apa langkah positif, membangun, damai dan sesuai hukum yang akan diambil di masa depan," kata pejabat pemerintah AS itu.

Ia menambahkan, Filipina telah mampu menahan diri sejak ditetapkannya hasil persidangan.

"Kami berharap dapat lebih memahami pemikiran Presiden Duterte mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM), hak sipil, dan jaminan bahwa penegakan hukum tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku," tambahnya.

Pembelaan Duterte terhadap pembunuhan ekstra-yudisial telah membuat komunitas internasional khawatir, termasuk di antaranya AS.

Peningkatan kerja sama militer kedua negara menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut, terangnya.

Reuters melansir, Filipina merupakan salah satu sekutu tertua AS di Asia. Negara itu sempat mendirikan pangkalan militer tetap di Filipina, tetapi hanya bertahan hingga 1992.

Kesepakatan pendirian itu berakhir setelah anggota dewan memerintahkan pasukan AS keluar dari negara itu pada 1991.

Berita Terkait

Sebentar Lagi, AS Keluarkan Senjata Laser Mematikan Sebentar Lagi, AS Keluarkan Senjata Laser Mematikan
AS Ancam Bunuh Pemimpin IS AS Ancam Bunuh Pemimpin IS
Korsel, Jepang, dan As Latihan Militer Bersama Hadapi Korut Korsel, Jepang, dan As Latihan Militer Bersama Hadapi Korut

#Amerika Serikat #Militer Amerika Serikat #John Kerry #Menlu AS #Laut China Selatan #Presiden Filipina Rodrigo Duterte #Filipina

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar