Poin Penting Permen Soal Taksi Online

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) didampingi Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamuraharjo, memberikan keterangan pers Program Kerja 100 Hari dan Progres Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemenhub 2016 di Jakarta, Jumat (29/7). Dalam keterangannya Menhub akan melakukan reaktivasi rel kereta api yang sudah lama tidak difungsikan dan memberikan kesempatan lebih besar para investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan di sektor perhubungan. (Foto: Antara/Sigid)

Arah -  Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan syarat atau aturan taksi berbasis online. Aturan tentang taksi online itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 32 tahun 2016.

Permen itu mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Sementara taksi online diatur dalam penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Ada beberapa poin penting dalam Permenhub itu antara lain:  

Angkutan umum berbasis aplikasi tidak dilarang
Perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Hal ini untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek.

Sistem pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau menggunakan aplikasi berbasis informasi. Hal ini untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek.

Perusahaan penyedia aplikasi 
Perusahaan penyedia aplikasi yang memfasilitasi pemberian pelayanan angkutan tidak boleh menjadi penyelenggara angkutan umum. Mereka tidak boleh menetapkan tarif, merekrut pengemudi dan menentukan besaran penghasilan pengemudi.

Melapor ke Dirjen Perhubungan Darat
Perusahaan penyedia aplikasi wajib melapor ke Dirjen Perhubungan Darat. Laporan itu meliputi profil perusahaan, sata perusahaan, termasuk kendaraan dan pengemudi serta memberikan akses monitoring operasional pelayanan.

Berbadan hukum
Bentuk badan hukumnya adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, atau koperasi.

Jumlah kendaraan dan aturan bagi pengemudi
Minimal memiliki lima unit kendaraan atas nama perusahaan, lulus uji berkala, memiliki pool dan bengkel. Sedangkan untuk pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Permen Nomor 32 Tahun 2016 saat ini pada tahap sosialisasi dan akan mulai berlaku secara efektif pada September 2016. Permen itu sebagai pengganti Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Berita Terkait

Tertibkan Taksi Online, Polisi Hanya Dampingi Dishub DKI Jakarta Tertibkan Taksi Online, Polisi Hanya Dampingi Dishub DKI Jakarta
Adanya Sejumlah Persyaratan Tak Berdampak pada Tarif Uber Adanya Sejumlah Persyaratan Tak Berdampak pada Tarif Uber
Google Maps Berpotensi 'Bunuh' Uber Google Maps Berpotensi 'Bunuh' Uber

#Taksi Online #taksi #angkutan umum

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar