Ini Alasan Ahok Hadiri Sidang MK Tanpa Kuasa Hukum

Calon Gubernur Incumbent (Petahana) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemohon. Ahok menggugat Pasal 70 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 yang mewajibkan kandidat petahana untuk cuti selama masa kampanye Pilkada. (Foto: arah.com)

Arah - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri sidang perdana uji materi Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada, tanpa didampingi kuasa hukum.

"Supaya lebih hemat," ujar Ahok di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin, menjawab pertanyaan mengapa tidak didampingi kuasa hukum.

Namun lanjut Ahok, pihaknya sedang mempersiapkan tim untuk sidang lanjutan permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nanti pada sidang selanjutnya kami panggil ahli tata negara untuk membantu menafsirkan apakah yang saya maksud itu diterima atau tidak," kata Ahok seperti dikutip Antara sebelum memasuki ruang sidang.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono membenarkan dalam permohonannya, Ahok mengajukan permohonan tanpa didampingi kuasa hukum.

"Dalam permohonannya, dia sendiri saja tanda tangan selaku pemohon," ungkap Fajar.

Dalam permohonannya, Ahok menguji Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".

Ahok beralasan bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana, termasuk proses penganggarannya.

Ahok berpendapat ketentutan tersebut seharusnya ditafsirakan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional.

Berita Terkait

UU Pilkada Disahkan, Ini Tanggapan Ahok UU Pilkada Disahkan, Ini Tanggapan Ahok
Ahok: KPU Sanggup Nggak Verifikasi Sejuta? Ahok: KPU Sanggup Nggak Verifikasi Sejuta?
Yusril Yakin Bisa Patahkan Argumen Ahok Soal Cuti Petahana di MK Yusril Yakin Bisa Patahkan Argumen Ahok Soal Cuti Petahana di MK

#Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) #Cuti Petahana #Undang Undang Pilkada

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar