10 Saksi Bicara Soal Korupsi e-KTP

10 Saksi Bicara Soal Korupsi e-KTP
  • 19:36
    13 April 2017

    Begini Cara Terdakwa E-KTP Lobi-lobi Tim Teknis

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) mempertanyakan kepada Gembong Satrio Wibowanto terkait pertemuan tim teknis proyek e-KTP dengan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) pada pertengahan 2011 lalu. Lantaran pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa Irman.

    Gembong mengatakan, pertemuan itu merupakan pertama kali tim teknis dengan PNRI untuk melakukan pembahasan proyek e-KTP setelah pemenangan tender.

    "Disitu Pak Irman memberikan pemahaman bahwa konsorsium harus serius melakukan proses pengadaan e-KTP," kata Gembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis, (13/4/2017).

  • 17:50
    13 April 2017

    Sepak Terjang Hakim Ketua Sidang E-KTP Tangani Kasus Korupsi

    Hakim John Halasan Butar-Butar yang menjadi Hakim Ketua pada sidang kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mempunyai pengalaman panjang di dunia hakim Indonesia.

    Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Tipikor Jakarat, Yohanes Priyana mengatakan, Jhon Halasan Butar-Butar sebelumnya telah banyak menangani kasus tindak pidana korupsi. "Pak Jhon Halasan Butar-Butar mempunyai pengalaman panjang dan sudah senior dalam menangani perkara korupsi," kata Yohanes Priyana kepada Arah.com di Jakarta, Kamis (13/4/2017).

    Yohanes menjelaskan, pengalaman awal Jhon Halasan Butar-Butar dalam menangani masalah korupsi yakni dia bertugas sebagai hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Dalam kariernya, John Halasan Butar Butar tercatat pernah memimpin sidang kasus korupsi pelaksanaan proyek pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Provinsi Papua.

    "Jadi memang pengalamannya sebagai hakim Tipikor tidak bisa diacuhkan lagi, sudah banyak pengalaman Pak John Halasan Butar-Butar," ungkapnya.

    Melihat adanya serangan air keras terhadap penyidik KPK, Yohanes menyampaikan sampai tidak ada permintaan pengamanan Majelis Hakim terkait masalah korupsi. Bahkan ia memastikan tidak ada teror yang menimpa Ketua sidang e-KTP di Tipikor Jakarta.

    "Setahu saya belum ada teror atau ancaman, kalaupun ada pasti beliau Pak Jhon berbicara kepada saya," jelasnya kepada Arah.com.

    Sebelumnya diketahui, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat ancaman teror usai salat subuh berjamaah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Teror tersebut menurut kabar, karena karena dirinya menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Mega Korupsi e-KTP sebesar Rp 2,3 Triliun, yang banyak menjerat pejabat tinggi negara.

  • 17:49
    13 April 2017

    Soal Angka Pengeluaran Simulasi e-KTP, Ini Jawaban Tim Teknis

    Staf Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Arief Sartono menyatakan pelaksaan simulasi data kependudukan dan rekam sidik jari pengadaan proyek e-KTP berjalan lancar.

    Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dalam surat dakwaan terdakwa mega korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto, yang berisikan alat perangkat konsorsium e-KTP tidak ada yang memenuhi kriteria.

    "Simulasi layanan e-KTP ada dua proses besar, mulai dari data penduduk dan rekam sidik jari, setelahnya harus dikirimkam ke Kemendagri," kata Arief Sartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/4).

    Menurutnya, proses simulasi pengadaan proyek e-KTP berjalan dengan baik dan berjalan lancar dari hulu ke hilir proses e-KTP tersebut. Lanjutnya, tum teknis tidak menghitung pengeluaran anggaran serta tidak menentukan harga yang terkait dengan pelaksaan pengadaan e-KTP.

    "Kami tidak menghintung pengeluaran anggaran, kami hanya mengerjakan saja," jelasnya.

    Lebih lanjut dirinya mengatakan, pada tahun 2013 ketika menjadi narasjmber atau pembicara mengenai masalah e-KTP memang pernah mendapatkan anggaran transport sebesar Rp 100.000 sampai dengan  Rp 300.000 dari Sekertariat Sukudinas Pencatatan Sipil.

  • 12:30
    13 April 2017

    Diundang Andi Narogong ke Rukonya, Tim Teknis e-KTP Bahas Ini

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang lanujutan mega korupsi e-KTP meminta tim teknis, Tri Sampurno staf pusat teknologi informasi dan komunikasi di BPPT untuk memberikan kesaksiannya kepada Majelis Hakim.

    Tri Sampurno menyatakan, pada 2010 lalu tim BPPT diundang untuk datang ke ruko Andi Agustinus (Andi Narogong) untuk berdiskusi terkait pengadaan e-KTP. "Kita diundang untuk berdiskusi di ruko Fatmawati milik Andi Narogong," kata Tri Sampurno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (13/4).

    Menurutnya seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemendagri, tidak sewajarnya melakukan rapat pengadaan proyek e-KTP di sebuah ruko milik Andi Narogong.

    Lanjutnya, tim teknis tidak menghitung jumlah pengeluaran anggaran dari proses pengadaan e-KTP, dirinya mengaku hanya mengurus operasionalisasi di bidang infrastuktur data centre maupun di bidang informasi data. "Jadi tim teknis sempat rapat di ruko Andi Narogong, seharusnya tidak semestinya rapat di ruko," ucapnya.

    Sebelumnya diberitakan terdapat lima orang yang menjadi tim teknis pengadaan e-KTP selain Tri Sampurno.

    1. Tri Sampurno (staf pusat teknologi informasi dan komunikasi di BPPT)
    2. Gembong Satrio Wibowanto  (staf peneliti pengembangan dan rekayasa pusat teknologi informasi dan komunikasi di BPPT)
    3. Saiful Akbar (Staf Pengajar ITB)
    4. Arief Sartono (BPPT)
    5. Muhammad Wahyu Hidayat (Kepala Subdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil).

  • 12:20
    13 April 2017

    Tidak Hanya Pejabat, Tim Teknis Juga Terima Duit Korupsi E-KTP

    Staf Rekayasa Madya di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tri Sampurno mengaku pernah diberikan uang sebesar 20.000 Dollar AS oleh karyawan Johanes Marliem saat ingin pergi untuk melakukan pelatihan e-KTP di Amerika Serikat.

    "Saya pernah di kasih uang sebesar 20.000 Dollar AS oleh pegawainya pak Johanes Marliem," kata Tri Sampurno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017).

    Namun, dirinya mengaku uang sebesar 20.000 Dollar AS diberikan kembali kepada Husni Fahmi saat berada di dalam pesawat ketika ingin berangkat ke Amerika Serikat untuk melakukan pelatihan pengadaan e-KTP.

  • 11:46
    13 April 2017

    Sidang Korupsi e-KTP, Lima Orang Tim Teknis Berikan Keterangan

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri meminta keterangan terhadap lima orang tim teknis pengadaan Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Seperti diketahui, sidang korupsi e-KTP sudah memasuki kali ke sembilan.

    "Saya meminta lima orang saksi untuk sidang pembuka kali ini," kata Irene Putri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (13/4).

    1. Tri Sampurno (staf pusat teknologi informasi dan komunikasi di BPPT)
    2. Gembong Satrio Wibowanto  (staf peneliti pengembangan dan rekayasa pusat teknologi informasi dan komunikasi di BPPT)
    3. Saiful Akbar (Staf Pengajar ITB)
    4. Arief Sartono (BPPT)
    5. Muhammad Wahyu Hidayat (Kepala Subdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil)
    Kelima orang tersebut merupakan tim teknis dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Sebelumnya diberitakan, sidang lanjutan kasus dugaan mega korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP) kembali digelar hari ini, Kamis (13/4/2017). Dalam sidang ke-10 kali ini, Jaksa dijadwalkan menghadirkan 10 orang saksi.

    Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yohannes Priyana, di Jakarta, Kamis (13/4/2017) menyatakan, saksi sidang kali ini berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

  • 11:19
    13 April 2017

    Berbohong di Sidang e-KTP, KPK Panggil Miryam sebagai Tersangka

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara korupsi e-KTP.

    "Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka terkait memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, KPK tengah mendalami rangkaian peristiwa soal Miryam yang memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan perkara tersebut. "Untuk pemeriksaan dalam kasus KTP-e, hari ini dilakukan juga pemeriksaan untuk dua terdakwa yang diperiksa sebagai saksi. Tentu kami ingin mendalami lebih lanjut rangkaian peristiwa dari penyidikan dugaan keterangan yang tidak benar di persidangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

    Menurut Febri, KPK menemukan dalam proses persidangan ada keterangan berbeda yang disampaikan oleh tersangka Miryam S Haryani pada saat menjadi saksi dengan keterangan yang disampaikan oleh dua terdakwa kasus KTP-e, yaitu Irman dan Sugiharto di persidangan.

  • 09:06
    13 April 2017

    Sidang E-KTP, 10 Saksi dari ITB dan BPPT akan Dihadirkan

    Sidang lanjutan kasus dugaan mega korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Eletronik (e-KTP) kembali digelar hari ini, Kamis (13/4/2017). Dalam sidang ke-10 kali ini, Jaksa dijadwalkan menghadirkan 10 orang saksi.

    Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yohannes Priyana, di Jakarta, Kamis (13/4/2017) menyatakan, saksi sidang kali ini berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

    Berikut 10 nama saksi yang akan memberikan kesaksiannya kepada Ketua Majelis Hakim di Tipikor, Jakarta.

    1. Dr. Ing. Mochammad Sukrisno Mardiyanto (Dosen ITB)
    2. Arief Sartono (BPPT)
    3. Salius Matram Saktinegara (Pensiunan PNS)
    4. Saiful Akbar (Staf Pengajar ITB)
    5. Muhammad Wahyu Hidayat (Kepala Subdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil)
    6. Benny Kamil, S Kom. MSi. (PNS Ditjen Dukcapil)
    7. Pringgo Hadi Tjahyono (PNS Ditjen Dukcapil)
    8. Dwidharma Priyasta (PNS BPPT)
    9. Gembong Satrio Wibowanto  (staf peneliti pengembangan dan rekayasa pusat teknologi informasi dan komunikasi di BPPT)
    10. Tri Sampurno (staf pusat teknologi informasi dan komunikasi di BPPT)
  • 09:05
    13 April 2017

    ICW: Kalau Vonis Kasus e-KTP Ringan, Nauzubillah!

    Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter berharap vonis hukuman dalam kasus e-KTP harus seberat-beratnya. Lalola yang hadir dalam pertemuan 'Ngobrol Santai Anti Korupsi' bersama Ketua KPK, Agus Rahardjo dan grup band Slank mengatakan, rata-rata vonis koruptor yang dilakukan dianggap rendah.

    "Ternyata kalo dilihat dari 2013 termasuk rata-rata hukuman koruptor 2 tahun 11 bulan, tahun selanjutnya menurun," kata Lalola di Markas Slank, Jalan Potlot 3, Jakarta Selatan.

    Lalola membandingkan, hukuman tersebut sama dengan hukuman untuk para pencuri ayam yang menurutnya tidak kurang dari 2 tahun.

    "Dibandingin sama maling ayam, itu hukuman nggak mungkin di bawah dua tahun. Pengurangan hukuman (koruptor) setahun bisa berkali-kali remisi," kata Lalola.

    Ia juga mengutuk seandainya vonis yang diberlakukan pada pelaku korupsi e-KTP disamakan dengan maling ayam.

    "Megakorupsi e-KTP ya nauzubillah kalo vonisnya segitu. Padahal kerugian itu udah triliunan," tuturnya.

  • 09:04
    13 April 2017

    Teror Terhadap Novel Baswedan Terkait Kasus e-KTP?

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diyansah, tak bisa memastikan apakah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan ada kaitannya dengan kasus e-KTP yang saat ini dalam penanganan di KPK.

    "Terlalu dini ketika saat ini kami jawab terkait atau tidak terkait, hal itu sedang ditelusuri lebih lanjut, KPK juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menggali informasi-informasi atau bukti-bukti yang relevan," ungkap Febri di gedung KPK, Jakarta.

  • 09:03
    13 April 2017

    Dinilai Pengaruhi Saksi E-KTP, Setnov Dilaporkan ke KPK

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendatangai gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, (12/4) untuk melaporkan ketua DPR RI Setya Novanto, terkait kasus megakorupsi e-KTP,

    Menurut MAKI,  pria yang akrab disapa Setnov itu diduga telah memberikan arahan kepada Mantan Bendahara Fraksi Demokrat M Nazaruddin dalam kasus e-KTP agar tidak menyebut namanya dalam persidangan.

    "Nazarudin telah meminta Elza Syarief untuk tidak lagi menyebut Setya Novanto dalam kasus e-KTP, dengan alasan Setnov telah berlaku baik kepada Nazaruddin," kata Boyamin dalam laporan tertulisnya.

  • 09:02
    13 April 2017

    Kasus E-KTP, KPK Kembali Periksa Andi Narogong

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Andi Nagorong, salah satu tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Rabu (12/4/2017).

    Pantauan arah.com, Andi Nagorong tiba di gedung KPK sekitar pukul 09:00 WIB. Andi kemudian memasuki gedung KPK tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media. 

    Selain Andi Nagorong, KPK juga memeriksa tersangka lain di kasus ini. Sekitar pukul 09.50 WIB Sugiharto juga tiba di gedung KPK. Sugiharto terlihat kebingungan saat turun dari mobil tahanan KPK.

    Sampai berita ini ditulis belum ada keterangan resmi terkait materi pemeriksaan terhadap dua tersangka e-KTP ini.

    Seperti diketahui, dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini, dua orang menjadi terdakwa, yaitu mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, dan seorang pengusaha yang pernah menjadi mitra Kemendagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong, berstatus tersangka. Kasus korupsi ini membuat negara rugi Rp2,3 triliun dari anggaran pengadaan e-KTP sebesar Rp5,9 triliun.