Sidang Tuntutan yang Tertunda

Sidang Tuntutan yang Tertunda
  • 18:24
    20 April 2017

    Ini Kata Djan Faridz Soal Tuntutan Ahok

    Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz memberi dukungan kepada terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan hadir dalam sidang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Djan menghadiri sidang kasus penodaan ke-19 tersebut hingga usai dan ia pun menginginkan agar Ahok bebas dari putusan Majelis Hakim. "Kalau saya pribadi sudah meminta maaf, dan seharusnya bebas," kata Djan usai persidangan di auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

    Dirinya bercerita, tidak mungkin meninggalkan calon gubernur DKI yang diusung partainya begitu saja, kendati mengalami kekalahan dalam hasil hitung cepat (quick count).

  • 18:22
    20 April 2017

    Dikritik soal Tuntutan Ahok, Jaksa: Kita Independen!

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) membantah adanya intervensi dalam menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa dugaan penoda agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). JPU mengaku tuntutan tersebut murni kesepakatan secara independen.

    "Nggak ada tekanan kita sudah di pertimbangkan dengan Pasal 156 KUHP," kata Jaksa Ali Mukartono usai sidang kasus penodaan agama di Auditorium Kememterian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (20/4)

    Al menjelaskan, pihaknya telah mempertimbangkan sendiri mengapa menjatuhkan tuntutan menggunakan Pasal 156 KUHP dan mengesampingkan pasal 156a KUHP. Lantaran Pasal 156a tidak valid hukum.

  • 18:19
    20 April 2017

    Dengar Tuntutan Ahok, ACTA Belum Miliki Strategi

    Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ade Irfan Pulungan yang menjadi salah satu kuasa hukum pelapor menyatakan rasa kecewa dan prihatin terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Namun berbeda dengan sikap ACTA yang biasanya sigap dalam mengawal kasus Ahok, kali ini pihaknya belum memikirkan langkah selanjutnya.

    "Belum ada langkah apa-apa sementara ini," ungkapnya Ade Irfan usai persidangan di Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

    Namun menurutnya, terdakwa penista agama seharusnya dituntut dengan hukuman yang maksimal, melainkan dituntut dengan sangat ringan yang mengacu pada Pasal 156 KUHP. "Jadi saya lihat inilah persoalan penistaan agama dengan tuntutan hukuman satu tahun dan ini merupakan hukuman paling ringan yang pernah terjadi," katanya.

  • 16:43
    20 April 2017

    Begini Tanggapan Ketum Pemuda Muhammadiyah Soal Tuntutan Ahok

    Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi soal tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan penistaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

    Dihubungi arah.com Dahnil mengatakan ia tak setuju dengan tuntutan yang diberikan JPU pada persidangan kasus dugaan penistaan agama.

    "Saya tidak setuju. Penegakan moralitas hukum yang telah dilanggar terdakwa, jika JPU dan Kejaksaan Agung memiliki paradigma hukum sebagai kristalisasi etik dan moral seharusnya tuntutannya berbobot," kata Dahnil, Kamis (20/4/2017).

    Dahnil juga menilai, kasus penistaan agama ini terbukti mengancam kesatuan antar umat beragama. "Kasus penistaan agama ini bisa menjadi ancaman besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Tapi dimana kejujuran dan nalar hukum tuntutan yang terindikasi 'simulatif' itu. Kejaksaan Agung patut disayangkan atas kritis integritas proses tuntutan kasus ini," katanya.

    Sebelumnya, JPU dalam persidangan kasus penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

    Dalam tuntutannya, JPU menilai Ahok terbukti melakukan penodaan agama karena menyebut surat Al Maidah saat bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 silam. "Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun," ujar JPU. 

    JPU dalam persidangan itu menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun pidana, dan 2 tahun masa percobaan.

  • 16:40
    20 April 2017

    Tuntutan Ahok Ringan, Pemuda Muhammadiyah Sebut Nama Jokowi

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memberikan tuntutan terhadap terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan hukuman satu tahun penjara ditambah percobaan selama dua tahun. Namun, tuntutan itu dianggap tidak layak dan dirasa kurang seperti yang disampaikan oelh Sekertaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Fedri Kasman.

    Kasman menilai, tuntutan JPU seperti memperlihatkan adanya intervensi dari penguasa di republik ini. "Ada intervensi secara besar-besaran sehingga jaksa terlihat dengan jelas tidak independen atau bahkan kami melihat seolah-olah jaksa menjadi pembela Ahok," kata Fedri usai persidangan di Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

    Oleh karenanya, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk bertindak guna menerapkan hukum secara adil. Fedri menjelaskan, Indonesia saat ini pantas dikatakan darurat penegakan hukum, karena kekuatan politik, kekuatan materi atau pun kekuatan dapat mengobok-obok hukum yang ada, sehingga jaksa sebagai pengacara negara tidak bisa bertindak independen.

  • 15:43
    20 April 2017

    Tim Ahok Nilai Hasil Tuntutan Bukti Jaksa Ragu-ragu

    I Wayan Sudirta, anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menilai jaksa penuntut umum (JPU) ragu-ragu soal tuntutan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun kepada Ahok.

    "Tuntutannya percobaan, itu untuk menunjukkan keragu-raguan tentang keyakinan jaksa. Kalau perkara seramai ini tuntutannya percobaan, jaksa ragu-ragu," kata Wayan setelah sidang ke-19 Ahok dengan agenda pembacaan tuntutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

    Dengan tuntutan jaksa itu maka kliennya tidak perlu masuk penjara. "Artinya, Pak Basuki tidak perlu masuk penjara kalau dalam 2 tahun dia tidak ada putusan pidana dalam perkara lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ucap Wayan.

    Ia pun menyinggung terkait dengan tuntutan jaksa yang menyebutkan bahwa salah satu hal meringankan terhadap Ahok karena adanya peran Buni Yani yang mengunggah video Ahok di Kepulauan Seribu. "Ini jaksa kebingungan di satu pihak membebankan pada Buni Yani, dari pihak lain masih mau menuntut Pak Ahok, ini tidak benar. Harusnya Buni Yani yang bertanggung jawab karena memang dia yang mengubah-ubah, dia yang harus bertanggung jawab dan sudah jadi tersangka tetapi kenapa ini dituntut?" tuturnya.

    Sebelumnya, JPU menuntut pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun terhadap Ahok. "Maka, disimpulkan perbuatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dengan pasal alternatif kedua Pasal 156 KUHP," kata Ali Mukartono, Ketua Tim JPU saat membacakan tuntutan tersebut.

    Ali memastikan, sepanjang pemeriksaan dalam persidangan telah didapat fakta kesalahan terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa harus dijatuhi pidana. "Pertimbangan memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman masyarakat antar golongan rakyat Indonesia," tuturnya.

    Adapun hal meringankan, terdakwa mengikuti proses hukum dengan baik, sopan di persidangan, ikut andil membangun Jakarta, mengaku telah bersikap lebih humanis, dan timbulnya keresahan masyarakat karena adanya unggahan oleh orang bernama Buni Yani.

    "Kami penuntut umum, menuntut majelis hakim memeriksa dan yang mengadili. Satu, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu golongan sebagaimana diatur Pasal 156 KHUP. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun," ucap Ali.

    Sidang Ahok akan dilanjutkan pada hari Selasa (25/4) dengan agenda pembacaan pledoi oleh pihak terdakwa. Sebelumnya, Ahok dikenai dakwaan alternatif, yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara

  • 15:32
    20 April 2017

    Banyak yang Tak Puas, Jaksa: Putusan Tergantung Hakim

    Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Fedri Kasman yang merupakan pelapor kasus dugaan penodaan agama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merasa tidak puas dengan tuntutan yang di berikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Fedri menganggap JPU telah diintervensi oleh pihak tertentu, lantaran tuntutan satu tahun pidana dan dua tahun massa percobaan dianggap sangat ringan untuk menuntut terdakwa penista agama.

    "Jaksa dengan jelas tidak adil dalam memberikan tuntutannya, dan dilihat jelas telah membela terdakwa Ahok," kata Fedri usai persidangan di Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

    Jaksa Ali Mukartono menjelaskan, bahwa dalam hukum bertujuan membuat adil bukan membuat semua warga puas.

  • 14:09
    20 April 2017

    Ini Penyebab Kericuhan Jelang Berakhirnya Sidang Ahok

    Dua kelompok berbeda sempat membuat keributan dengan adu mulut di depan ruang sidang kasus dugaan penodaan agama yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Pengamatan Arah.com, setelah majelis hakim menutup persidangan, tiba-tiba beberapa pria dengan sejumlah perempuan berbaju kotak-kotak yang berseteru.

    "Al-Quran harus dibela!" teriak seorang pria sambil menunjuk-nunjuk ke arah kerumunan ibu-ibu di ruang persidangan.

    Kelompok ibu-ibu berpakaian kemeja kotak-kotak yang mendengar seruan itu justru berbicara lebih keras. "Dia ngomong bunuh-bunuh, tolong, Pak, ngomongnya bunuh-bunuh," ucap ibu tersebut.

    Situasi tersebut langsung ditangani polisi di lokasi. Polisi pun membubarkan kerumunan itu dengan cepat dan mengatur pengunjung sidang lain keluar dari lokasi persidangan

    Jaksa penuntut umum dalam pembacaan tuntutan menyatakan Ahok bersalah dan memenuhi unsur Pasal 156 KUHP. Penuntut umum juga menuntut hukuman penjara bagi Ahok satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun

  • 14:06
    20 April 2017

    Rusuh di Sidang Ahok, Warga: Dia Ngomong Bunuh-bunuh

    Dua kelompok berbeda sempat ricuh dan adu mulut di depan ruang sidang kasus dugaan penodaan agama yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Pengamatan Arah.com setelah majelis hakim menutup persidangan, kedua kelompok yang duduk di ruang persidangan, tiba-tiba ada beberapa orang pria dengan sejumlah perempuan berbaju kotak-kotak.

    "Alquran harus dibela!," teriak seorang pria sambil menunjuk-nunjuk ke arah kerumunan ibu-ibu di ruang persidangan.

    Kelompok ibu-ibu berpakaian kemeja kotak-kotak yang mendengar seruan itu justru berbicara lebih keras, dan ada satu yang mengatakan akan di bunuh. "Dia ngomong bunuh-bunuh, tolong, Pak, ngomongnya bunuh-bunuh," ucap ibu tersebut.

    Situasi tersebut langsung ditangani polisi di lokasi. Polisi pun membubarkan kerumunan itu dengan cepat dan mengatur pengunjung sidang lain keluar dari lokasi persidangan.

    Jaksa penuntut umum dalam pembacaan tuntutan menyatakan Ahok bersalah dan memenuhi unsur Pasal 156 KUHP. Penuntut umum juga menuntut hukuman penjara bagi Ahok satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

  • 13:43
    20 April 2017

    Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara, Fadli Zon: Terlalu Kecil Lah

    Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon angkat bicara terkait tuntutan terhadap terdakwa penista agama DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dituntut hukuman 1 tahun tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

    Fadli meminta agar tuntutan itu dikaji terlebih dahulu oleh ahli hukum dan pihak pihak yang melaporkannya. "Saya kira biar dikaji oleh ahli ahli hukum apakah ini suatu tuntutan yang wajar, terlalu rendah, atau memamg segitu, menurut saya ini harus dikaji dulu oleh ahli hukum dan pihak-pihak yang melaporkannya apakah merasa puas atau tidak menurut saya ikut aturan aja,"ucap Fadli di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis, (20/4).

    Menurut Fadli, tuntutan terhadap Ahok itu terlalu kecil dan tidak sebanding dengan dampak penistaan yang dilakukannya. "Kalau melihat apa dari apa yang dilakukan dengan dampaknya, itu menurut saya terlalu kecil lah, karena dalam kasus ibu Rusiati itu di Bali, dia saja menjalani vonis satu tahun dua bulan, itu yang menimbulkan suatu dampak yang masif seperti sekarang ini," beber Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

  • 12:22
    20 April 2017

    Ahok Dituntut Hukuman Penjara 1 Tahun dengan Percobaan 2 Tahun

    Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum.

    "Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah menyatakan perasaan kebencian," ujar Ketua Tim Jaksa Ali Mukartono saat membacakan tuntutan di persidang kasus penistaan agama yang digelar di auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

    Menurut jaksa, Ahok juga terbukti melakukan penodaan agama karena menyebut surat Al Maidah saat bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

    "Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun," kata jaksa.

    Ahok juga dianggap jaksa telah menodai agama saat kunjungannya ke Pulau Pramuka, atas pernyataannya yaitu, 'Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa’.

  • 12:07
    20 April 2017

    Sidang Ahok, Amien Rais Pimpin Orasi di Depan Gedung Kementan

    Massa kontra terdakwa kasus penistaan agama berkumpul di depan gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selata, Kamis (20/4/2017) untuk mengawal jalannya sidang kasus penistaan agama. (arah/Ridwan)

    Arah - Mantan Ketua MPR Amien Rais bergabung bersama dengan massa aksi Tamasya Almaidah, di depan gedung Kementerian Pertanian, Jalan Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

    "Mudah-mudahan Pak Ahok diberikan hukuman yang maksimal," kata Amien dalam oasinya di atas mobil komando.

    Dalam kesempatan itu, Amien mengucap rasa syukur atas kemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta. Amien juga berharap kepada umat muslim untuk bersatu agar tidak ada adu domba dari kelompok lain, dan mengajak umat muslim untuk lakukan puasa Senin, dan Kamis.

    "Perolehan kemarin yang benar-benar menciptakan kemenangan atas kehendak Allah berlebihnya mencapai 18 persen selisih suara," jelasnya.

    Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan atas kasus dugaan penista agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Puranama (Ahok) yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Simpatisan dari massa aksi alumni bela Islam 212 ikut serta dalam massa Tamasya Almaidah di depan gedung Kementerian Pertanian.

  • 11:04
    20 April 2017

    Ahok Siap Dengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

    Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang dugaan penodaan agama oleh terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan bacakan surat tuntutan dihadapan majelis hakim.

    Ahok datang sekitar pukul 08.40 WIB. Sidang tersebut di gelar di ruang auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4). Sidang tuntutan ini sempat tertunda pada pekan lalu. Hakim kemudian memutuskan agar sidang dilanjutkan pada hari ini Kami (20/4).

    Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

    Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

  • 10:47
    20 April 2017

    Sidang Tuntutan Ahok, Jaksa: Jangan Ada Intimidasi Putusan Hakim

    Koordinator Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono menyatakan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa penista agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia meminta seluruh massa yang mengikuti jalannya sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu tetap menahan diri.

    "Baik yang pro dan kontra tidak boleh pengaruhi persepsi jalanannya persidangan tapi hanya aspirasi masyarakat," kata Ali di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

    Ia menegaskan, jika tuntutan yang diberikan kepada terdakwa Ahok berdasarkan asas fakta temuan di lapangan. Kemudian juga dilengkapi dari keterangan selama persidangan. "Didasarkan dakwaan dan tuntutan persidangan kami semata-mata lakukan objektif dan kebenaran yang hakiki hasil-hasil pemeriksaan perkara ini tuntutan terdakwa," pungkasnya.

    Sebelumnya, Teguh Samudra, anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin menguji keberanian Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut bebas Ahok atas perkara penodaan agama. "Jika tidak berani dan berasumsi bahwa pasal yang didakwakan yaitu Pasal 156a, maka kami siap bahwa kesengajaan itu akan dibuktikan tidak ada," kata Teguh.

    Menurut Teguh, didasarkan pada beberapa keterangan ahli pidana, bahasa, agama, dan juga keterangan psikologi sosial tidak ada dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu sengaja untuk melakukan penodaan agama.

  • 10:45
    20 April 2017

    Kasus Penistaan Agama, Kuasa Hukum: Ahok Harus Dituntut Bebas

    Sidang perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kali ini sidang akan membacakan tuntutan kepada pria yang akrab disapa Ahok itu.

    Anggota kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat menyatakan tim hukum sudah menyiapkan pembelaan apabila Ahok dituntut bersalah. "Kita sudah siap untuk menjawab tuntutan dalam bentuk pledoi, pada sidang berikutnya," kata Humprey kepada Arah.com di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

    Menurutnya, apabila mengacu pada fakta persidangan, Ahok harus dituntut bebas. Lantaran dalam persidangan yang sudah berlangsung 19 kali tidak ada saksi fakta yang menyatakan Ahok menodai ulama dan agama pada ucapannya di Kepulauan Seribu yang mengutip surat Al Maidah ayat 51.

  • 10:20
    20 April 2017

    Pengacara Ahok Ingin Uji Keberanian Jaksa Penuntut

    Teguh Samudra, anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin menguji keberanian Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut bebas Ahok atas perkara penodaan agama.

    "Jika tidak berani dan berasumsi bahwa pasal yang didakwakan yaitu Pasal 156a, maka kami siap bahwa kesengajaan itu akan dibuktikan tidak ada," kata Teguh di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

    Menurut Teguh, didasarkan pada beberapa keterangan ahli pidana, bahasa, agama, dan juga keterangan psikologi sosial tidak ada dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu sengaja untuk melakukan penodaan agama.

    "Jika yang dituntut atas dasar dakwaan kedua, yaitu Pasal 156, itu lebih mudah lagi. Tidak pernah Pak Basuki melakukan permusuhan atau kebencian terhadap golongan rakyat Indonesia," ucap Teguh dikutip Antara.

  • 09:29
    20 April 2017

    Anies Baswedan Juga Kunjungi Ahok

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) juga mendapatkan kunjungan dari calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mantan rivalnya di Pilkada DKI Jakarta 2017 ini mengunjungi Ahok di Balaikota

  • 09:19
    20 April 2017

    Sebelum ke Sidang Ahok Terima Aduan Warga di Balaikota

    Sebelum mengikuti proses sidang tuntutan atas dugaan kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyematkan diri untuk mendengarkan keluhan warga DKI di Balaikota. Menggunakan baju batik, Ahok seperti biasa mendegarkan satu persatu warga yang mengeluh.

  • 09:00
    20 April 2017

    Jaksa Siap Bacakan Tuntutan Kasus Penodaan Agama

    Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadwalkan pembacaan tuntutan hukuman oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam lanjutan sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

    "Jaksa sudah siap, tuntutan (hukuman, red) sudah selesai seluruhnya," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (20/4/2017).