Menakar Tuntutan Basuki Tjahaja Purnama

Menakar Tuntutan Basuki Tjahaja Purnama
  • 14:33
    21 April 2017

    Kuasa Hukum Ahok akan Bongkar Otak Perekayasa Kasus Penistaan

    Tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini sedang melakukan persiapan berkas-berkas terkait dan nota pembelaan (pledoi) untuk sidang dugaan kasus penistaan agama, Selasa (25/4/2017) pekan depan.

    Salah seorang tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika, I Wayan Sudirta mengatakan saat ini mereka sedang menyiapkan beberapa berkas.

    "Kalau persiapan ini sudah sampai tahap ketiga. Draft satu, dua sudah dikerjakan, dan hari ini yang ketiga. Nanti satu hari menjelang sidang akan ada draft keempat," katanya di Gedung Proklamasi 53, Jakarta Pusat, Jum'at (21/4/2014).

  • 10:26
    21 April 2017

    Tuntutan Ahok Dinilai Ringan, Pimpinan MUI Bakal Gelar Pertemuan

    Sidang tuntutan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menimbulkan banyak rasa kecewa dari berbagai kelompok masyarakat. Lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim untuk mempidanakan Ahok selama satu tahun pidana dan dua tahun massa percobaan.

    Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Zaitun mengatakan akan menindak lanjuti tuntutan JPU kepada terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama.

    "MUI akan menindak lanjuti tuntutan JPU, nanti pada Selasa 25 April 2017 mendatang akan merapatkan hasil tuntutan tersebut," kata Zaitun saat dihubungi Arah.com di Jakarta, Jumat (21/4).

  • 08:18
    21 April 2017

    Nama Jokowi Kembali Disebut-sebut

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memberikan tuntutan terhadap terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan hukuman satu tahun penjara ditambah percobaan selama dua tahun. Namun, tuntutan itu dianggap tidak layak dan dirasa kurang seperti yang disampaikan oelh Sekertaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Fedri Kasman.

    Kasman menilai, tuntutan JPU seperti memperlihatkan adanya intervensi dari penguasa di republik ini. "Ada intervensi secara besar-besaran sehingga jaksa terlihat dengan jelas tidak independen atau bahkan kami melihat seolah-olah jaksa menjadi pembela Ahok," kata Fedri usai persidangan di Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

    Oleh karenanya, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk bertindak guna menerapkan hukum secara adil. Fedri menjelaskan, Indonesia saat ini pantas dikatakan darurat penegakan hukum, karena kekuatan politik, kekuatan materi atau pun kekuatan dapat mengobok-obok hukum yang ada, sehingga jaksa sebagai pengacara negara tidak bisa bertindak independen.

    "Sangat di mungkinkan masyarakat akan mencari jalan keadilan sendiri jika hukum tidak ditegakkan di negeri ini, karena itu Presiden harus segera bertindak jika tidak bisa, kami menuntut Presiden yang turun tahta," tegasnya.

  • 08:00
    21 April 2017

    Penolakan PP Pemuda Muhammadiyah atas Hasil Tuntutan

    Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi soal tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan penistaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    Dihubungi arah.com Dahnil mengatakan ia tak setuju dengan tuntutan yang diberikan JPU pada persidangan kasus dugaan penistaan agama.

    "Saya tidak setuju. Penegakan moralitas hukum yang telah dilanggar terdakwa, jika JPU dan Kejaksaan Agung memiliki paradigma hukum sebagai kristalisasi etik dan moral seharusnya tuntutannya berbobot," kata Dahnil, Kamis (20/4/2017).

    Dahnil juga menilai, kasus penistaan agama ini terbukti mengancam kesatuan antar umat beragama.

  • 09:23
    20 April 2017

    Djan Faridz Selalu Dukung Ahok

    Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz memberi dukungan kepada terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    Menurutnya, pada Pilkada DKI Jakarta PPP partai yang dipimpinnya termasuk banyak mengeluarkan anggaran untuk pasangan Ahok-Djarot.

    "Masa kalau kawan lagi susah kita tinggalin, masya Allah lu tega amat, kita harus dukung moral beliau dong," ucapnya.

    Sebelumnya diketahui, Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan tuntutan menyatakan Ahok bersalah dan memenuhi unsur Pasal 156 KUHP. Jaksa menuntut hukuman penjara bagi Ahok satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

  • 09:06
    20 April 2017

    ACTA Tak Punya Strategi Hadapi Tuntutan

    Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ade Irfan Pulungan yang menjadi salah satu kuasa hukum pelapor menyatakan rasa kecewa dan prihatin terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Namun berbeda dengan sikap ACTA yang biasanya sigap dalam mengawal kasus Ahok, kali ini pihaknya belum memikirkan langkah selanjutnya.

    "Belum ada langkah apa-apa sementara ini," ungkapnya Ade Irfan usai persidangan di Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

    Namun menurutnya, terdakwa penista agama seharusnya dituntut dengan hukuman yang maksimal, melainkan dituntut dengan sangat ringan yang mengacu pada Pasal 156 KUHP.

    "Jadi saya lihat inilah persoalan penistaan agama dengan tuntutan hukuman satu tahun dan ini merupakan hukuman paling ringan yang pernah terjadi," katanya.

  • 08:34
    20 April 2017

    Sikap FPI Atas Hasil Tuntutan Ahok

    Front Pembela Islam, melalui juru bicaranya, Slamet Maaruf menyatakan, kecewa dengan tuntutan jaksa terhadap Ahok. Pasalnya, tuntutan Ahok dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun, dianggap tidak maksimal.

    "FPI sangat kecewa dengan tuntutan jaksa, yang pastinya juga menyakiti dan mengecewakan jutaan umat Islam yang sedang menuntut keadilan," kata Slamet saat dihubungi arah pada Kamis (20/4/2017).